Dengan memahami kebutuhan akan penelitian sosial untuk pembangunan di Indonesia serta pertanyaan seputar pendanaan bagi penelitian kebijakan publik, Knowledge Sector Initiative (KSI) mengajak lebih dari 30 perwakilan lembaga-lembaga penelitian, filantropi, dan sektor swasta untuk membahas tantangan dan kesempatan dalam menjembatani jurang antara penelitian dan kebijakan publik bagi pembangunan.
Diselenggarakan di kantor KSI pada 5 November 2015, perwakilan Kementerian Keuangan juga hadir dan menjelaskan kebijakan saat ini terkait sumbangan bagi riset dan pengembangan (R&D) di mana perusahaan dapat mengklaim untuk pengurangan pendapatan dari kewajiban pajak.
Medelina K.Hendytio dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkata, “sebagai sebuah organisasi riset, kami tidak tahu bagaimana mencari informasi tentang pendanaan dari lembaga filantropi. Sebuah platform komunikasi atau forum yang membahas bagaimana mengakses pendanaan seperti ini menjadi sangat perlu.”
Bersanding latar belakang ini, diskusi KSI didesain untuk menjembatani jarak dalam akses informasi tersebut serta menjawab beberapa pertanyaan yang belum selesai seperti apakah sektor swasta berminat investasi dalam penelitian sosial, dan jika ya, bagaimana langkahnya? Bagaimana tingkat minat yayasan yang dikelola keluarga dan Indonesian High Net Worth Individual (HNWI) – individu dengan aset bergerak dan berpotensi investasi senilai 1 juta USD minimal untuk mendukung kegiatan lembaga penelitian lokal?
Selama dialog, perwakilan dari sektor swasta dan lembaga filantropi menyampaikan pandangan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Sebagian besar dari mereka menggarisbawahi tantangan dalam mengatasi berbagai masalah mendasar bangsa dalam pendidikan, ekonomi lokal dan perlindungan sosial dan mendorong peneliti untuk membantu menghasilkan bukti yang dibutuhkan untuk merancang program lintas sektoral yang inovatif.
"Dialog adalah dasar yang baik untuk diskusi lebih lanjut antara sektor swasta dan lembaga penelitian kebijakan," kata Hamid Abidin, Direktur Eksekutif dari Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). "Lembaga penelitian kebijakan harus memahami bahwa output nyata dan manfaat yang penting bagi sektor swasta dan yayasan filantropi, dan ini akan membutuhkan strategi." Dalam kesempatan terpisah, Triana Krisandini, manajer kemitraan Tanoto Foundation menghargai upaya ini dengan KSI. "Dialog ini membantu dalam cara untuk memahami bahwa adamissing link untuk menghubungkan pemasok penelitian dan pemohon penelitian di Indonesia," katanya.
KSI bertujuan untuk melanjutkan pembicaraan dengan dialog tindak lanjut untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, mengumpulkan praktik yang baik dan mengidentifikasi tantangan lebih lanjut mengenai hubungan antara filantropi dan kebijakan lembaga penelitian. Kuncinya adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan, apa yang berhasil dan apa yang tidak bekerja dari perspektif sektor swasta, HNWI, yayasan keluarga, lembaga penelitian kebijakan dan pemerintah ketika datang ke inovasi dan penelitian ilmu sosial. "Ke depan, kerjasama adalah kunci. Mendapatkan dermawan, yayasan dan peneliti bersama-sama adalah langkah pertama menuju keterlibatan dan kolaborasi, "jelas Budiati Prasetiamartati, manajer program KSI.
Sementara itu, KSI akan terus memegang dialog pada beberapa organisasi peneliti kebijakan Indonesia, mengadakan diskusi kelompok kerja untuk secara terbuka mengeksplorasi sejauh mana penelitian memberikan kontribusi untuk kebijakan publik di Indonesia. Ini akan membantu untuk menjembatani kesenjangan, dan menghubungkan peneliti inovatif dengan organisasi sektor swasta dan yayasan keluarga yang berminat mendanai penelitian.
