Akademisi dan peneliti perempuan di Indonesia yang bekerja di rumah selama masa pandemi harus menanggung beban dan tanggung jawab tambahan. Perlu ada kebijakan afirmatif untuk mendukung peneliti perempuan terus berkarya di masa pandemi.
Hal itu menjadi salah satu topik diskusi dalam acara “KSIxChange#31: Tantangan Peneliti Perempuan di Masa Pandemi COVID-19” pada Selasa (2/3). Acara yang diselenggarakan Knowledge Sektor Initiative (KSI) secara daring ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Professor Bambang Brodjonegoro, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Professor Aris Junaidi, Direktur Asia Research Center Universitas Indonesia yang juga Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Inaya Rakhmani, Direktur Kantor Hubungan Internasional Universitas Negeri Malang dan anggota ALMI Evi Eliyanah, serta Ketua Pusat Kajian Literasi Universitas Negeri Semarang dan anggota ALMI Zulfa Sakhiyya.
Acara ini mengudang Deputi Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dr Medelina K. Hendityo, pendiri Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) Maya Juwita dan Direktur Pusat Penelitian HIV/AID - Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial (PPH-PUK2IS) Universitas Katolik Atmajaya Evi Sukmaningrum sebagai penanggap. Diskusi yang dimoderatori Ketua ALMI Sri Fatmawati ini disiarkan di kanal Youtube The Conversation Indonesia.
Acara dibuka oleh Simon Ernst, Counsellor Development Effectiveness and Sustainability Kedutaan Besar Australia di Jakarta, yang menyampaikan pentingnya membuka akses yang lebih luas bagi perempuan. Menurut dia, perempuan masih menghadapi hambatan budaya sosial ekonomi dan politik untuk maju. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi itu. Dalam konteks penelitian, kurangnya perspektif gender telah menghambat pembuatan kebijakan berbasis penelitian yang sensitif gender. Oleh karena itu, melalui KSI pihaknya mendukung lembaga penelitian di Indonesia menghasilkan penelitian yang peka terhadap gender dan inklusi sosial (GESI).
Pemerintah Indonesia mendukung hal serupa, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparannya terkait rencana pemerintah untuk mendorong perspektif gender dalam penelitian. Menteri Bambang sangat mengapresiasi peran peneliti perempuan di masa pandemi. Sudah ada berbagai macam produk penelitian untuk membantu penanganan Covid-19 yang melibatkan peneliti perempuan. Meski demikian, ia memahami bahwa perempuan menghadapi sejumlah hambatan di masa pandemi, termasuk berupa beban ganda yang kian meningkat. Untuk itu, pihaknya akan mendorong pelibatan peneliti perempuan khususnya di bidang kebencanaan, kesehatan dan sosial humaniora.
Penelitian yang dihasilkan oleh 27 akademisi perempuan di bidang sosial humaniora yang bekerja di perguruan tinggi maupun swasta menemukan bahwa akademisi perempuan harus menanggung beban dan tanggung jawab tambahan saat bekerja dari rumah. Inaya Rakhmani dari ALMI memaparkan hasil penelitian yang dilakukan bersama anggota ALMI lainnya yakni Evi Eliyanah dan Zulfa Sakhiyya. Penelitian ini menemukan bahwa peneliti perempuan harus menyesuaikan diri ketika bekerja dari rumah, mulai dari mengubah metode mengajar hingga menyiapkan perangkat mengajar jarak jauh sembari mengerjakan tugas-tugas domestik. Waktu mereka untuk melakukan penelitian dan publikasi pun kian menurun dibanding akademisi laki-laki. Di sisi lain, mereka kian terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan universitas. Namun, kondisi semacam itu kerap kali dilihat sebagai sesuatu yang normal oleh institusi tempat mereka bekerja. “Ini tidak bisa dilihat sebagai masalah pribadi bagi perempuan peneliti, tetapi menggambarkan adanya ketimpangan gender di kalangan peneliti secara umum,” ujar Inaya.
Evi Eliyanah menambahkan, meskipun jumlah akademisi dan peneliti perempuan terus meningkat, peran perempuan di dunia STEM masih rendah. Di sinilah pentingnya riset fundamental dengan perspektif GESI untuk mengetahui mengapa jumlah publikasi yang dihasilkan perempuan lebih rendah.
Sedangkan Zulfa Sakhiyya menyoroti program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan Kemendikbud. Secara teknis, kebijakan ini mengharuskan universitas mengubah kurikulum. Beban untuk mengubah syarat administrasi MBKM ini sangat dirasakan oleh para perempuan yang menjadi kepala program studi. Mereka kesulitan menjaga ritme untuk menulis dan menerbitkan publikasi karena beban admnistrasi tersebut. “Kebijakan MBKM perlu lebih peka terhadap elemen GESI,” tambahnya.
Penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya perspektif GESI dalam penyaluran beasiswa penelitian di bidang apapun, perlunya undangan proposal penelitian dengan elemen GESI sehingga tim peneliti harus menjelaskan elemen GESI dalam rencana penelitian hingga pilihan tim risetnya, serta perlunya penghargaan bagi kepemimpinan riset yang mampu menghasilkan riset unggul di tengah keterbatasan.
Peran perempuan di bidang STEM yang masih kurang diakui oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud Aris Junaidi. Hasil riset di bidang STEM masih didominasi laki-laki. Oleh karena itu, perlu ada teladan peneliti perempuan di bidang STEM. Selain itu, pihaknya juga mendorong kesetaraan melalui banyak program termasuk pemberian beasiswa dan pendanaan penelitian berperspektif gender melalui BRIN.
Menanggapi paparan para pembicara, Deputi Direktur CSIS Medelina K Hendytio mengatakan bahwa penggunaan perspektif gender sering dianggap bentuk keberpihakan maupun respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Akan tetapi, keberpihakan semacam itu sulit untuk dimiliki oleh semua orang dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan adanya kebutuhan dan urgensi penerapan perspektif gender bagi suatu organisasi. Pemahaman bahwa perspektif gender penting karena menyangkut persoalan yang dihadapi setengah populasi perlu mendapat penekanan, sehingga akan meningkatkan kebutuhan untuk menerapkan perspektif ini dalam penelitian.
Senada dengan itu, pendiri IBCWE Maya Juwita mengatakan bahwa di sektor swasta, kata kunci yang berlaku adalah apa guna isu itu bagi mereka. Riset-riset pemberdayaan ekonomi dan kesetaraan gender akan dianggap menarik jika dibungkus dengan penjelasan tentang pengaruh dan keuntungannya bagi dunia bisnis. Sementara itu, Evi Sukmaningrum PPH-PUK2IS Atmajaya mengatakan bahwa Covid-19 mengentalkan ketidakadilan yang dialami perempuan di dunia akademis. Untuk itu, selain kesempatan yang sama, perlu dilihat apakah fasilitas yang ada telah mengakomodasi kebutuhan perempuan atau belum.
Diskusi KSIxChange kali ini akan menjadi awal dari perencanaan kegiatan KSI selama tahun 2021 untuk dapat menjadi upaya dalam memastikan keberlanjutan advokasi pengarusutamaan perspektif Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di Indonesia. Hal ini selaras dengan strategi kunci KSI yaitu untuk memposisikan peneliti perempuan dalam penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi agar lebih banyak kebijakan yang peka terhadap kesetaraan gender yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia.
KSIxChange adalah diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. KSIxChange yang digelar minimal sekali dalam sebulan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui peningkatan diskursus publik yang berdasarkan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan.
