ELSAM – The Institute for Policy Research and Advocacy
Pemerintahan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu secara berkeadilan. Komitmen ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Nawacita, dan selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menindaklanjuti amanat ini, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) telah berinisiatif untuk mengumpulkan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, termasuk Komnas HAM, untuk mendorong pembentukan sebuah Komite penyelesaian. Rencana pembentukan Komite ini telah menuai polemik di publik, terutama terkait dengan mandat, ruang lingkup dan siapa yang akan terlibat di dalamnya?
