Policy Bootcamp: Jejaring Profesional Muda Saling Belajar Kebijakan Publik

Policy Bootcamp menggunakan metode partisipatif berbasis studi kasus konkrit, kegiatan ini ditujukan untuk generasi milenial yang berkarya di lingkup kebijakan publik dan riset. Policy Bootcamp kedua yang diselenggarakan oleh Think Policy Society ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI).

Policy Bootcamp: Jejaring Profesional Muda Saling Belajar Kebijakan Publik

Think Policy Society kembali menggelar Policy Bootcamp, serial lokakarya yang terdiri dari 16 kelas untuk meningkatkan keterampilan memecahkan isu dan tantangan kebijakan publik di Indonesia. Menggunakan metode partisipatif berbasis studi kasus konkrit, kegiatan ini ditujukan untuk generasi milenial yang berkarya di lingkup kebijakan publik dan riset. Policy Bootcamp kedua ini didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI).

Melalui Policy Bootcamp, Think Policy Society bertujuan untuk menjaring beragam profesional muda. Pada Volume II, terdapat lebih dari 300 pendaftar dan berhasil memilih 30 peserta dengan latar belakang baik plat merah maupun sektor privat. 60 persen dari peserta bootcamp adalah perencana muda kebijakan publik yang telah bertugas 2-5 tahun.

Mereka datang dari instansi pemerintah meliputi beberapa K/L seperti Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Bappenas, Kemenko Perekonomian, sampai lembaga adhoc seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ada pula sektor privat dan lembaga swadaya, misalnya Koalisi Seni Indonesia, Gojek, Mistsubishi, dan sektor privat lainnya. Profesional muda dari lembaga internasional seperti UNDP juga ikut berpartisipasi.

Menurut Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko, pertemuan di Policy Bootcamp bisa menjadi jejaring para profesional muda pemangku kebijakan untuk saling belajar. Pihaknya senang berkolaborasi karena Unika Atma Jaya juga berkomitmen dalam perumusan kebijakan yang baik.

Sebagai informasi, Think Policy Society itu sendiri merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya jaringan profesional muda dari lembaga pemerintahan, sektor privat dengan misi sosial, dan organisasi masyarakat sipil melalui pertukaran pengetahuan dan pembangunan kapasitas di kebijakan publik.  Kegiatannya berfokus untuk membangun kemampuan pemecahan masalah, mempromosikan kerangka berpikir analitis, serta pola pikir strategis dalam merancang solusi kreatif. Dalam implementasinya, data dan bukti pengetahuan menjadi landasan cara berpikir untuk memastikan pemahaman kebijakan publik yang inklusif.

Pengambilan Kebijakan Berbasis Riset

“Permasalahan Indonesia itu kompleks. Karena itu, dibutuhkan keserasian antara policy maker dan knowledge maker,” kata Patrons Think Policy Vivi Alatas saat membuka kelas pertama Volume II Policy Bootcamp pada tanggal 11 Februari 2020 di Universitas Atmajaya.

Menurut Vivi, persoalan di Indonesia mestinya tidak diselesaikan dengan ideologi maupun persepsi melainkan kebijakan yang berdasarkan bukti riset. Karena itulah, penting menyambungkan antara pembuat kebijakan dan pembuat pengetahuan. Tujuannya agar menghasilkan penelitian yang tak hanya mumpuni tetapi juga bisa diimplementasikan dan menjadi kebijakan publik yang solutif.

Policy Bootcamp yang diadakan Think Policy Society bertujuan untuk membentuk aktor pembangunan yang mampu menghubungkan kebijakan dan pengetahuan. Vivi gembira, sekitar 60 persen dari total peserta bootcamp tersebut adalah Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, mereka kelak diharapkan bisa menjadi pengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan riset yang baik.

“Pertemuan di sini, teman-teman bisa saling belajar dan mengasah untuk kebijakan publik yang baik,” kata Vivi.

Sejalan dengan pandangan Vivi, Deputy Team Leader KSI Iwan Sriwidiyanto menegaskan KSI mendukung kebijakan publik yang berdasarkan riset dan meningkatkan produksi riset yang berkualitas, dan mengatasi berbagai kendala mendasar yang menghambat sektor pengetahuan di Indonesia, baik dari sisi penyediaan maupun penggunaan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan.

“Kami berharap profesional muda bisa menjadi agen perubahan yang membawa good policy berdasarkan riset sehingga outreach-nya bisa lebih luas, evidence based policy,” kata Iwan.

KSI merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang mendukung para policy maker Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang menggunakan riset, data, dan analisis. Dukungan diberikan oleh KSI terhadap kegiatan Think Policy Society karena KSI percaya kolaborasi lintas sektor dan lembaga para profesional muda yang terjalin dalam Policy Bootcamp akan menghasilkan proses pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.