Memasuki era industri 4.0, pemerintah melakukan transformasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kunci pertumbuhan yang dahulunya menggunakan tenaga kerja dan modal, saat ini bertumpu pada penguasaan teknologi dan inovasi sebagai andalan penciptaan nilai tambah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini terus membaik. Namun nyatanya, perbaikan itu tidak sepenuhnya merata karena ketimpangan dan kemiskinan masih dirasakan oleh 26 juta penduduk Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat namun ranking masih jauh dari harapan.
Menjawab tantangan ini, menurut Bambang, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan. Dia menekankan dua hal dalam pemanfaatan iptek. Pertama, iptek harus bisa menjawab tantangan yang dihadapi bangsa. Kedua, iptek mengantisipasi dampak ke depan kemajuan zaman.
Mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia, komunitas iptek bisa menyumbangkan ide untuk peningkatan produktivitas. Teknologi yang diciptakan mesin tepat guna sehingga mudah dimanfaatkan sesuai kondisi kelompok menengah ke bawah.
“Rata-rata petani di Jawa hanya mempunyai lahan 0,5 hektara, dibutuhkan teknologi tepat guna agar produktivitas meningkat dan mereka terangkat dari kemiskinan,” kata Bambang saat memberikan sambutan di Seminar Nasional Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa”, Jumat, 31 Agustus 2018.
Seminar ini digelar oleh Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Knowledge Sector Initiative (KSI). Seminar ini bertujuan menghasilkan kerangka regulasi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Teknologi tepat guna juga dibutuhkan nelayan agar ikan yang ditangkap tetap segar sehingga harga tinggi dan pendapatan meningkat. Teknologi pembayaran dan pasar online memudahkan nelayan menjual langsung ke konsumen. Proteksi dari pemerintah dari tengkulak, menurut Bambang, tak cukup meningkatkan pendapatan nelayan tanpa disertai dengan teknologi tepat guna.
Menambahkan Menteri Bambang, Ketua Panitia Khusus RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan iptek berperan untuk pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Selama ini, banyak riset yang hanya menjadi dokumen rekomendasi sehingga sulit dimanfaatkan oleh rakyat.
“Misalnya terkait bibit unggul padi, berbagai lembaga penelitian mulai perorangan hingga milik pemerintah seperti BATAN, BPPT, LIPI, PT Pertani mengeluarkan bibit unggul masing-masing. Sementara rakyat di bawah bingung dan tak berani menggunakannya karena takut menanggung kerugian bila gagal panen,” kata Daryatmo.
Karena itulah, ujar dia, perlu pembangunan ilmu pengetahuan teknologi yang sistematis dan terintegrasi sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Mendukung pembangunan iptek, DPR RI saat ini merancang naskah RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Dengan RUU ini maka akan adanya payung hukum bagi pengembangan Iptek dan Inovasi yang dapat dilakukan secara lebih sistematis serta terintegrasi dengan aspek pendanaan. Alhasil, penelitian yang dibuat tak hanya sekedar rekomendasi melainkan bisa tepat guna dan memberi nilai tambah di produksi rakyat.
Teknologi Tepat Guna Lewat Industrialisasi
Masyarakat sulit mengakses hasil penelitian dan pengembangkan bila produk-produknya tidak disediakan di pasaran. Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material Eniya Listiani Dewi mengatakan perlu strategi komersialisasi produk hasil riset agar bisa menjadi produk massal. Tahapan riset dan inovasi menuju industrialisasi itu tidaklah cepat dan mudah. Ini yang belum banyak dipahami.
Sebelum menjadi produk industri, hasil penelitian baru melewati serangkaian tahapan mulai dari uji kelayakan, pematenan, pengembangan teknologi, demonstrasi teknologi hingga sertifikasi sebelum di komersialisasi. Perlu diingat, menghubungkan hasil penelitian dan pengembangan dengan industri harus dimulai dari sudut pandang yang sama. Selama ini, sudut pandang penelitian pengembangan lebih pada kompetensi sementara industri berorientasi pada kebutuhan.
“Di sinilah konsep engineering dan operation perlu ditambahkan ke research dan development, agar hasil penelitian bisa terhubung ke industri” ujar Eni.
Engineering berupa kliring teknologi dan audit teknologi. Kliring teknologi yaitu adalah proses penyaringan kelayakan atau suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu. Sementara audit teknologi yaitu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi dengan kriteria dan atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
Sementara operation berupa difusi, alih teknologi, komersialisasi, dan intermediasi. Difusi dan Komersialisasi yaitu kegiatan penyebarluasan informasi dan atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemuannya dan atau pihak- pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
Alih Teknologi yakni pengalihan kemampuan menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atar lembaga, atau orang, baik yang sama-sama berada didalam negeri, maupun yang berasal dari luar negeri kedalam negeri dan sebaliknya. Terakhir adalah Intermediasi, yang merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi antara Investor dengan calon pengguna teknologi atau alih teknologi antara pihak kepada pengguna.
Mendukung industri berbasis teknologi tepat guna, kata Eni, pemerintah perlu memfokuskan pembangunan Indonesia menjadi negara industri. Menurutnya, bonus demografi akan menjadi percuma bila tidak membangun industri manufaktur. Mengatasi ketimpangan antar daerah di bidang industri, pemerintah mesti fokus pada infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, dan insentif keuangan dan penegakan hukum.
Menjawab tantangan industrialisasi teknologi tepat guna, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Muhammad Dimyati mengatakan ada banyak hal yang sedang dibenahi oleh pemerintah saat ini. Misalnya seperti regulasi dipermudah pemberian insentif pada program penelitian, fokus dan berani memilih teknologi yang mempunyai dampak bagi masyarakat dan layak diproduksi massal.
“Ujung kita bukan publikasi penelitian tapi mengejar sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Dimyati di lokasi yang sama.
Pembangunan Ekonomi Berbasis Inovasi
Pemerintah Indonesia memasang target menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2045. Target ini dilakukan dengan pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Pemerintah juga optimistis dapat keluar dari dari middle income trap dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun.
Menteri Bambang menuturkan target-target tersebut akan terjadi bila penguatan struktur ekonomi dan percepatan pertumbuhan berbasis inovasi telah dilakukan. Pembangunan berbasis inovasi ini dibedakan menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama 2016-2025, iptek dan inovasi difokuskan untuk proses perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif. Kedua yaitu tahun 2025-2035, iptek dan inovasi dimanfaatkan sebagai penghela industri manufaktur melalui penciptaan produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi. Terakhir, pada 2036-2045, iptek dan inovasi akan berperan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Indonesia merespons revolusi industri 4.0 secara baik melalui beberapa kebijakan yang terfokus pada peningkatan daya saing bangsa di tengah persaingan global. Dengan meningkatkan peran iptek, Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Bambang.
Terdapat delapan strategi untuk meningkatkan peranan iptek dan inovasi sehingga Indonesia menjadi salah satu Pusat Pengembangan Iptek dan inovasi di Kawasan Asia dan Dunia. Delapan itu yakni , pembentukan Sistem Nasional Iptek dan Inovasi, serta inisiatif Dana Inovasi; peningkatan kapasitas institusi dan Pembibitan SDM Iptek; Pengembangan teknologi berbasis potensikewilayahan dan budaya; pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat; optimalisasi foreign direct investment (FDI) dan global value chain (GVC) sebagai sarana alih teknologi; pelembagaan Triple Helix; pembangunan infrastruktur pendukung research and development (R&D) yang bernilai strategis; dan penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan technopreneur dan startup.
“Dengan adanya sinergi Triple Helix, ketiga pihak tersebut dapat bersinergi untuk mengembangkan sistem inovasi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan perekonomian. Penciptaan inovasi melalui Triple Helix dapat memacupertumbuhan dan daya saing ekonomi. Hal ini karena di dalam suatu inovasi terdapat nilai tambah akademik, sosialbudaya, ekonomi, dan komersial,” ujar Bambang dalam seminar yang melibatkan 300 peserta dari berbagai kalangan ini.
KSI mendukung kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemajuan bangsa. Seminar nasional ini menjadi salah satu bentuk dukungan KSI dalam mempertemukan pemerintah yang berperan sebagai regulator, fasilitator, penghasil, dan pengguna hasil inovasidengan pihak lain seperti perguruan tinggi, lembaga iptek serta industri dan dunia usaha.