Menjembatani Kebijakan dan Kepentingan Publik - Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Berbicara tentang kebijakan di Indonesia, berbagai kondisi masih menghambat peningkatan kualitas kebijakan khususnya dalam hal kepentingan publik. Selain kerap terjadi tumpang tindih antara satu kebijakan dengan yang lain, juga masih bermunculan kontroversi dan pembatalan kebijakan antara level nasional dan daerah. Berbagai proses kebijakan hingga saat ini juga belum mengikutsertakan peran publik.

Menjembatani Kebijakan dan Kepentingan Publik - Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Berbicara tentang kebijakan di Indonesia, berbagai kondisi masih menghambat peningkatan kualitas kebijakan khususnya dalam hal kepentingan publik. Selain kerap terjadi tumpang tindih antara satu kebijakan dengan yang lain, juga masih bermunculan kontroversi dan pembatalan kebijakan antara level nasional dan daerah. Berbagai proses kebijakan hingga saat ini juga belum mengikutsertakan peran publik.  

Situasi ini melatarbelakangi terbitnya Permenpan dan Reformasi Birokrasi no 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), yang bertujuan menciptakan analis-analis kebijakan yang handal dan berkontribusi meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia. 

“Seorang analis kebijakan harus bisa menampilkan fakta-fakta kebijakan dan merekomendasikan alternatif ‘terbaik’ kepada pengambil keputusan; tidak sekedar merekomendasikan kebijakan yang ‘memuaskan‘ pengambil keputusan dan ‘cepat’ karena pertimbangan efisiensi dan kemudahan,” ujar Ibu Erna Irawati, Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Analis Kebijakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN).   

Lebih lanjut, menurut Ibu Erna (kedua dari kanan - gambar), seorang analis kebijakan harus merekomendasikan dan mengkomunikasikan pilihan kebijakan yang memiliki kaidah-kaidah analisis ilmiah,bukan sekedar mencari pembenaran untuk kepentingan pengambilan keputusan. 

Dalam menentukan kebutuhan analis kebijakan secara nasional, Ibu Erna dan tim juga bertanggung jawab untuk proses seleksi seleksi analis kebijakan, pengembangan jenjang profesi analis kebijakan, serta sistem informasi terkait. 

Selain harus memiliki kompetensi teknis dalam perumusan kebijakan, seorang analis kebijakan diharapkan memiliki kompetensi politik termasuk konsultasi dan advokasi. “Lewat konsultasi dan advokasi, seorang analis kebijakan harus mampu menarik minat publik untuk membahas, mengkritik, serta mengusulkan solusi bagi suatu permasalahan. Konsultasi dan advokasi juga diperlukan dalam menyusun agenda kebijakan secara jelas, menjangkau pemangku kepentingan yang tepat, serta melalui mekanisme yang mudah diakses,” tambah Ibu Erna. 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) pertama analis kebijakan akan dimulai 25 Mei – 13 Juni 2015.  Ibu Erna berharap agar pelatihan ini berjalan lancar serta membekali calon analis kebijakan dengan pemahaman tentang kebijakan publik dan dasar-dasar analisis kebijakan.  

Knowledge Sector Initiative mendukung upaya LAN dalam mengembangkan kapasitas pelatih dan penulisan modul untuk pelatihan analis kebijakan. Pada 13-18 April 2105, KSI mendukung 15 anggota perwakilan calon pelatih dan penulis bahan ajar dari LAN dan beberapa universitas untuk  mengikuti short course bersama School of Government, University of Melbourne.