Sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Perencanaan Strategis KSI yang diselenggarakan pada 6-7 Agustus 2015, KSI saat ini sedang dalam proses membentuk kelompok kerja yang akan memfasilitasi dialog kebijakan-prioritas dalam knowledge community (forum pengetahuan). KSI mendefinisikan knowledge community sebagai sebuah ekosistem yang adaptif yang meliputi individu dan organisasi di sektor-sektor publik, swasta dan sipil. Semua pihak dalam forum akan secara aktif terlibat dalam memproduksi, menjadi perantara, meminta, maupun menggunakan semua tipe pengetahuan dan bukti penelitian yang berkontribusi bagi proses kebijakan publik.
Salah satu kelompok kerja ini berfokus pada isu seputar penelitian dan pendidikan tinggi. Pertemuan pertama kelompok ini diadakan di Universitas Atma Jaya di Jakarta pada tanggal 30 September 2015, dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya adalah Bappenas, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan perwakilan dari mitra lembaga penelitian KSI yaitu PPH Unika Atmajaya, PPIM UIN Syarif Hidayatullah, PKMK UGM , ELSAM, dan Seknas FITRA. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengkonsolidasikan pendekatan strategis dan garis besar rencana kerja Kelompok Kerja Penelitian dan Pendidikan Tinggi.
Kelompok Kerja ini menggarisbawahi lima isu kebijakan ke dalam rencana kerja yaitu (1) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk-universitas berbasis riset (2) Diversifikasi dana untuk penelitian (3) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam kebijakan penelitian dan peraturan pengadaan (4) Memperluas pendanaan sektor swasta dan filantropi untuk ilmu sosial (5 ) Mendukung jurnal kebijakan. Koordinator Kelompok Kerja, Prof Mayling Oey Gardiner (AIPI), sepakat bahwa pendanaan dan produksi jurnal adalah dua isu utama dalam lingkup penelitian. Yenny Sucipto dari Seknas Fitra juga berkomentar bahwa, "anggaran untuk penelitian di kementerian dan parlemen (di tingkat pusat maupun daerah) mempunyai regulasi yang tidak mencoba untuk mengarahkan penelitian bersinergi dengan perguruan tinggi."
Prof Mayling Oey Gardiner (AIPI) memuji pertemuan perdana kelompok kerja Penelitian dan Pendidikan Tinggi. "Ada banyak pengetahuan di ruangan ini," katanya. Dia menambahkan bahwa tantangan untuk kelompok kerja adalah mencapai hasil selama 18 bulan durasi program KSI maupun selanjutnya. Dr. Amich Alhumami dari Direktorat Pendidikan Bappenas, menunjuk pentingnya pertemuan awal kelompok kerja ini. "Pendekatan ini berharga karena memulai sesuatu yang baru dan penting dalam kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan pihak lain yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan tinggi.
Kelompok kerja ini juga mendukung pertumbuhan tradisi ilmiah melalui penelitian inovatif dan bersifat pengembangan yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tinggi. " Dr Alhumami juga mencatat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa sektor pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kerangka kerja pendidikan tinggi yang memiliki kualitas, relevansi dan daya saing.
Kelompok kerja Penelitian dan Pendidikan Tinggi berencana untuk melakukan pertemuan kedua dengan berfokus pada isu-isu kebijakan yang spesifik dan rencana kerja rinci.
KSI juga akan mengadakan pertemuan kelompok kerja UU Desa dan Reformasi Birokrasi dalam minggu ini.
