Policy brief sebagai salah satu bentuk publikasi yang secara spesifik ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan, berperan penting dalam siklus atau proses pembuatan kebijakan.Policy brief memiliki arti strategis karena jika berhasil menangkap kepentingan pengambil keputusan melalui dokumen ini, maka besar kemungkinan hasil penelitian akan masuk di dalam perdebatan pembuatan kebijakan.
“Selama ini saya sebagai peneliti cukup puas hanya dengan menyelesaikan penelitian saja, namun tidak mengawalnya menjadi kebijakan konkret, sementara proses tersebut sama pentingnya dengan proses penelitian hingga perumusan rekomendasi,”ujar Dirga Maulana, Peneliti di Pusat Kajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah.
Pernyataan Dirga tersebut diutarakan setelah mengikuti diskusi forum Nulistik “Bukan Sekedar Data - Riset yang Berbicara bagi Kebijakan Nasional” yang diadakan oleh Tempo Institute bersama Knowledge Sector Institute dengan dukungan Pemerintah Australia, 20 Oktober 2015 di Jakarta. Menghadirkan narasumber Jaleswari Pramodhawardani, staf ahli Menteri Sekretaris Nesgara dan Keynote Speaker, Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, diskusi yang dihadiri oleh anggota forum Nulistik dan jejaring TEMPO ini berlangsung dinamis.
Jaleswari Pramodhawardani atau Dani biasa beliau disapa, membagi pengalamannya bertransformasi dari seorang peneliti LIPI menjadi staf ahli Menteri Sekretaris Negara, dengan perspektif yang berbeda dari kacamata peneliti dan mesin birokrasi, terutama dalam proses kebijakan. Peneliti berperan besar dalam pengambilan kebijakan melalui hasil penelitiannya yang dikemas secara kreatif, singkat, padat, berisi rekomendasi dan berbasis bukti yang obyektif serta komprehensif. Peneliti harus mampu meringkas hasil riset ke dalam policy brief 2-4 halaman yang enak dibaca dan perlu agar pemangku kepentingan memberikan perhatiannya.
Nur Aziza Febriyanti, Peneliti di Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengatakan “ada banyak peluang yang dapat dimaksimalkan untuk mengawal proses kebijakan. Mulai dari diskusi dengan pemangku kepentingan sampai upaya membentuk opini publik terhadap policy brief yang kami buat dengan menulis di media massa dan menggelar diskusi publik.” Penelitian di KPPOD diawali dengan diskusi kelompok yang memetakan inti masalah, kemudian dilakukan riset komprehensif yang hasilnya diserahkan kepada pemangku kepentingan.
Sementara itu Sofyan Djalil memaparkan pentingnya seorang peneliti untuk melihat masalah lebih jauh ke dalam, tidak hanya melihat di puncak “gunung es” saja. Peneliti dan pengambil kebijakan harus bisa menghubungkan variabel permasalahan agar keputusan yang diambil berdasarkan bukti di lapangan. “Sebuah negara dapat maju karena memiliki kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik harus berdasarkan riset yang mendalam,” tutup Sofyan Djalil.
Forum Nulistik adalah forum online yang dibentuk usai lokakarya komunikasi KSI tahun lalu. Forum ini diampu oleh rekan-rekan TEMPO Institute untuk meningkatkan keterampilan mengemas hasil penelitian sekaligus sebagai wadah menjalin jejaring. Peserta forum tidak terbatas perwakilan 16 mitra KSI, tapi juga jejaring TEMPO yang terdiri dari media, sektor swasta, maupun pemerintah. Diskusi tatap muka Forum Nulistik diadakan setiap dua bulan sekali dengan tema yang berhubungan dengan menulis sains untuk jurnalistik dan pengetahuan untuk kebijakan.
