Suatu kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan pada data, bukti, dan pengetahuan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba yang baik (well-tested) sehingga bisa diterapkan dengan baik.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) di Jakarta, Kamis (21/4). Menggagas tema “Demand and Use of Evidence: Insights from the Inside”, acara ini bertujuan sebagai sarana untuk berbagi dan berkontestasi pengetahuan terkait dengan penggunaan data, bukti, dan pengetahuan untuk kebijakan (knowledge to policy).
