Rencana kebijakan publik berbasis bukti menjadi tuntutan serta tantangan tersendiri bagi para pembuat kebijakan. Kemitraan multi sektor diperlukan yang menghubungkan dunia industri, lembaga penelitian/perguruan tinggi dan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Karena itulah, diperlukan analis kebijkan yang dapat merangkul dan membuka peluang mulai dari lembaga riset kebijakan hingga dunia industri.
“Tugas analis kebijakan inilah yang akan melakukan kerja sama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kebijakan,” kata Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara, Erna Erawati, saat menjadi pemateri talkshow Forum Riset Bisnis dengan tajuk “Ruang Kemitraan Sektor Swasta dan Analis Kebijakan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik, 27 November 2018, yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang dari berbagai bidang yaitu LSM, pemerintah, swasta, dan asosiasi.
Erna mengatakan para analis kebijakan ini tak hanya berada di sektor publik tapi juga disektor lain seperti swasta, akademisi, LSM, dan lain sebagainya. Karena itulah, menurut Erna, keahlian para analis kebijakan perlu distandarisasi. Lembaga Adminitrasi Negara sedang menyusun kurikulum dan modul pelatihan untuk membuat patokan keahlian analis kebijakan.
Keperluan analis kebijakan di sektor swasta menujukkan bahwa kebijakan publik sangat berpengaruh di kalangan industri, terutama terutama terkait iklim bisnis yang stabil sehingga berpengaruh terhadap keuntungan yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kebijakan yang tepat dapat berpengaruh terhadap kepastian perluasan pasar, perencanaan bisnis terhadap sebuah sektor, kejelasan peraturan untuk beroperasi dan manajemen resiko.
Board of Management Indonesia Bussines Link Basrie Kamba mengatakan transparansi dan integritas sangat diperlukan saat mengambil keputusan dalam kebijakan publik. Pihak swasta berharap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah didasari oleh bukti. Titik temu antara pemerintah dan swasta untuk menyusun kebijakan publik harus jelas.
“Contohnya soal lobi sampai sekarang susah, tertutup, sehingga suap pun dianggap sebagai bagian lobi padahal tidak,” ujar Basrie.
Basrie mengatakan lobi menjadi salah satu pertemuan antara pemerintah dan swasta. Dia menyarankan adanya aturan dan tata cara mengenai lobi agar tidak disalahgunakan. Bila lobi dilakukan secara terbuka, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat bisa memantau agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang berujung suap atau rasuah.
Dalam lobi maupun pertemuan kemitraan lain, seluruh pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, lembaga riset kebijakan dan juga dunia industri harus lebih proaktif dan berinisiatif dalam menawarkan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian yang dihasilkan. Hasil akhirnya diharapkan koneksi erat antara pemerintah, industri, dan lembaga riset kebijakan.
Senior Advocacy Manager dari EuroCham Indonesia Eka Wahyuni mengatakan kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga riset penting dalam mengambil kebijakan yang tepat. Dia berharap pemerintah lebih melibatkan sektor swasta dan lembaga riset saat membuat formula kebijakan.
Sedangkan kepada perusahaan, Eka berharap sektor privat ini terbiasa dengan solusi di tataran makro, tak hanya menguntungkan usahanya saja. Dunia industri sebagai mitra kunci pemerintah sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan publik yang berkualitas dan saling menguntungkan.
Solusi makro bisa didapatkan oleh perusahaan ketika terjun ke lapangan dan mendapatkan informasi langsung. Untuk mendapatkan solusi terbaik, swasta bisa melakukan penelitian sendiri.
“Riset sebaiknya diinisiasi oleh asosiasi usaha bukan perusahaan agar biaya dapat ditanggung bersama dan hasilnya tak hanya menguntungkan atau bermanfaat bagi satu perusahaan,” tutur Eka.
Sementara lembaga riset diharapkan menghasilkan produk yang mudah diaplikasikan dan ditindaklanjuti oleh sektor swasta dan pemerintah. Hasil riset yang mudah diterapkan akan sangat membantu dalam perbaikan kebijakan publik.
Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI Erna Irawati mengatakan masukan dari sektor swasta pada saat menganalisis kebijakan memang belum diterapkan. Dia berterima kasih mendapatkan usulan ini dari Forum Bisnis Riset dan berencana mendorong kerjasama mulai dari kegiatan mengidentifikasi kondisi kebijakan publik saat ini, menyusun strategi pendekatan yang relevan, dan mempertimbangkan sumber daya lain yang diperlukan.
Forum Riset dan Bisnis yang digagas CCPHI (Partnership for Sustainable Community) dan Knowledge Sector Initiative ini merupakan bentuk dukungan pembangunan Indonesia yang berbasis bukti dan praktik baik. KSI terus mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, data, dalam membuat analisis yang lebih baik. **
