Keterbatasan Pasokan Hambat Vaksinasi

Indonesia menargetkan bisa memberikan vaksin kepada 181,5 juta penduduk berusia di atas 18 tahun pada 2021. Pasokan vaksin yang terbatas masih menjadi kendala dalam proses vaksinasi Covid-19 pada semester satu tahun 2021. Untuk mengoptimalkan capaian program vaksinasi, kolaborasi multipihak yang mengedepankan kebijakan berbasis bukti sangat diperlukan.

Pasokan vaksin yang terbatas masih menjadi kendala dalam proses vaksinasi Covid-19 pada semester satu tahun 2021. Untuk mengoptimalkan capaian program vaksinasi, kolaborasi multipihak yang mengedepankan kebijakan berbasis bukti sangat diperlukan.

Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam acara KSIxChange#32 yang mengambil tema “Tantangan dan Realitas Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia”. Diskusi daring ini diselenggarakan Knowledge Sector Initiative atau KSI pada Selasa (23/3). Narasumber acara ini antara lain perPolicwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Dyan Sawitri, Deputi Riset Dasar Eijkman Institute Professor Herawati Sudoyo dan Group Leader Data 61 CSIRO Australia Mahesh Prakash. Diskusi yang disiarkan di kanal Youtube Asumsi ini dimoderatori oleh peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Tri Muhartini.

Perwakilan dari Kemenkes dr. Dyan Sawitri menjelaskan, pada semester pertama 2021, jumlah pasokan vaksin baru mencapai sekitar 30 persen dari kebutuhan. Oleh karena itu, proses vaksinasi menjadi tersendat sehingga belum bisa mencapai target. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa jumlah pasokan vaksin akan meningkat pada semester kedua 2021 sehingga distribusi vaksin akan bisa menjangkau lebih banyak sasaran sesuai target yang telah ditetapkan. “Jumlah yang masuk sampai saat ini belum banyak, jadi harus membuat urutan pembagian sesuai alokasi berdasarkan kelompok risiko. Setelah bulan Juni, nanti akan mulai banyak,” jelasnya.

Indonesia menargetkan bisa memberikan vaksin kepada 181,5 juta penduduk berusia di atas 18 tahun pada 2021. Target tersebut, terang Dyan, ditetapkan untuk mencapai kekebalan kelompok. Sesuai rekomendasi badan kesehatan dunia atau WHO, kekebalan kelompok akan tercapai ketika 70 persen dari jumlah populasi memiliki kekebalan terhadap virus.

Dyan menambahkan, distribusi vaksin tidak menjadi masalah karena selama ini sudah ada mekanisme distribusi sampai ke pusat layanan kesehatan di daerah. Mekanisme semacam itu sudah berjalan dalam program imunisasi nasional. Dengan mekanisme tersebut, distribusi vaksin pada semester kedua akan dipercepat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pihak swasta. “Distribusi ke daerah tidak ada masalah. Ketika vaksin tiba, itu akan langsung didistribusikan,” terangnya.

Terkait kebutuhan vaksin di Indonesia, Deputi Riset Eijkman Institute Professor Herawati Sudoyo menuturkan bahwa saat ini pengembangan vaksin merah putih terus dilakukan. Prosesnya sudah masuk ke pengujian klinik pada hewan. Nantinya, jika sudah terbukti bisa merangsang pembentukan antibodi pada hewan, bibit vaksin tersebut akan diserahkan ke Bio Farma untuk melewati tahap uji klinik. “Kita tidak tergesa-gesa. Kita ingin yakin bahwa yang dikembangkan ini dapat menjadi produk yang bisa digunakan anak bangsa,” jelasnya.

Menurutnya, kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan vaksin merah putih sangat diperlukan. Kerja sama dengan Bio Farma sebagai pihak industri, misalnya, dilakukan untuk memastikan pengembangan vaksin dari laboratorium bisa sampai ke tahap pengadaan pasokan dalam jumlah besar. Selain itu, Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) juga mengawal proses pengembangan vaksin dengan memberikan panduan terkait standar yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pengembangan.

Jika sudah siap edar, vaksin merah putih akan difokuskan untuk digunakan di dalam negeri. Salah satu pertimbangannya adalah adanya berbagai macam mutasi virus yang dikhawatirkan bisa menurunkan efikasi vaksin. Namun, tidak menutup kemungkinan vaksin ini akan didistribusikan ke luar negeri.

Dari sudut pandang keilmuan, lanjut Hera, saat ini semua pihak masih terus belajar. Sifat virus Covid-19 belum sepenuhnya diketahui sehingga perlu ada kerja sama global untuk mempelajarinya. Apalagi ketika mutasi terus bermunculan. Surveilans untuk mempelajari runutan informasi genetik virus perlu dilakukan dan datanya perlu dibagikan. “Di Indonesia ada 14 lembaga yang sudah mengapload data ke Gisaid, itu disimpan di bank data yang bisa di-share ke seluruh dunia. Data sharing dan solidaritas sangat berperan di sini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Group Leader Data 61 CSIRO Australia Mahesh Prakash mengatakan, pihaknya telah mengembangkan model penanganan Covid-19 untuk Australia, Jerman dan Indonesia. Dalam pemodelan itu, ada kesamaan sekaligus perbedaan di setiap negara. Terkait dengan jumlah populasi, misalnya, jumlah penduduk berusia muda di Indonesia lebih besar dari Australia. Demikian juga dengan tingkat kepadatan penduduk hingga kebiasaan menggunakan transportasi umum. Faktor-faktor semacam itu perlu dilihat untuk memetakan tingkat transmisi virus. Dari situ bisa diambil kebijakan untuk mengendalikan penularan. “Kami telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga di Indonesia, termasuk dengan Jawa Barat,” katanya. 

Terkait dengan vaksinasi, pemodelan semacam itu juga bisa dilakukan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mengoptimalkan dampak vaksinasi ketika jumlah vaksin yang tersedia terbatas. Penentuan target dan alokasi vaksin akan menjadi kunci penting. Oleh karena itu, keberadaan data yang berkualitas sangat diperlukan. Ia mengingatkan bahwa faktor-faktor lain tetap perlu dipertimbangkan dalam penentuan target tersebut. “Walaupun secara pemodelan disimpulkan bahwa vaksin harus diberikan di wilayah tertentu, namun jika hal itu dipertanyakan oleh publik maka isu tersebut harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dalam diskusi ini, Kementerian Kesehatan menekankan bahwa dalam proses perumusan kebijakan distribusi vaksin telah bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian dan individu lain. Lembaga Eijkman, juga menggarisbawahi bahwa sains akan selalu berkembang dan akan terus mendukung Kemenkes dalam implementasi kebijakannya.

Diskusi ini diadakan sebagai upaya KSI untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam merespon rencana pembangunan pasca COVID-19. Dukungan KSI terutama berfokus pada isu pengambilan kebijakan di era pandemi ini dan bagaimana mekanisme pelembagaan pengetahuan yang lebih efektif. Upaya ini diharapkan dapat memastikan ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sehat akan tersedia untuk menanggapi pandemi dan masalah global mendesak lainnya di masa depan. 

KSIxChange adalah diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. KSIxChange yang digelar secara reguler ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui peningkatan diskursus publik yang berdasarkan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan.