Pengarusutamaan GESI perlu Kolaborasi

Pengarusutamaan perspektif gender dan inklusi sosial atau GESI dalam kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, para aktor baik itu individu maupun organisasi yang fokus pada perspektif GESI perlu berjejaring agar bisa berkolaborasi bersama. Demikian salah satu kesimpulan acara KSI4RDI#13 yang bertema “Diskusi Keberlanjutan Advokasi Pengarusutamaan Perspektif GESI dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat”.

Pengarusutamaan GESI perlu Kolaborasi

Pengarusutamaan perspektif gender dan inklusi sosial atau GESI dalam kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat membutuhkan kerja sama dari semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, para aktor baik itu individu maupun organisasi yang fokus pada perspektif GESI perlu berjejaring agar bisa berkolaborasi bersama.

Demikian salah satu kesimpulan acara KSI4RDI#13 yang bertema “Diskusi Keberlanjutan Advokasi Pengarusutamaan Perspektif GESI dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat”. Diskusi daring pada Kamis (18/3) ini menghadirkan perwakilan dari sejumlah organisasi, antara lain Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI), Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Cakra Wikara Indonesia (CWI), Pusat Unggulan Iptek-Perguruan Tinggi (PUI-PT) Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya (PPH Atma Jaya), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Conversation Indonesia. Acara ini diadakan dan difasilitasi secara langsung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI).

Team Leader KSI Jana Hertz mengaku merasa terhormat bisa bermitra dengan banyak organisasi di Indonesia. KSI adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Dalam konteks itu, pengarusutamaan perpektif GESI dalam penelitian sangatlah penting karena akan turut memengaruhi kebijakan. “Serial diskusi ini penting untuk memastikan bahwa isu-isu GESI tetap menjadi perhatian dalam penelitian dan perumusan kebijakan ke depan,” katanya. 

Dalam acara ini, KSI mengajak para peserta memperkenalkan diri serta menjelaskan visi dan rencana ke depan terkait dalam pengarusutamaan perpektif GESI. Selain itu, para peserta diminta memberi tanggapan terhadap temuan awal hasil evaluasi hibah riset oleh Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dilakukan KSI.

Ketua ASWGI Emy Susanti menjelaskan, asosiasinya beranggotakan lembaga pusat studi gender dan anak yang berbasis di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Asosiasi ini dibentuk pada 2015 untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan memasukkan perspektif GESI di dalamnya. “Saat ini ada 140 organiasi yang menjadi anggota ASWGI dari perguruan tinggi negeri, swasta maupun agama,” jelasnya.

Ina Hunga dari ASWGI menambahkan,. Hasilnya, jika pada 2013 hanya ada 2 persen penelitian berperspektif GESI yang didanai DRPM Kemenristek, pada 2017 jumlahnya naik menjadi 7 persen. Asosiasi ini juga telah menyiapkan indikator pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan aspek GESI. Ke depan, sejumlah fokus ASWGI antara lain turut mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekersan Seksual (PKS) dan penghapusan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Selain itu, ASWGI akan melibatkan diri sebagai reviewer hibah DPRM untuk memastikan adanya perspektif GESI dalam hibah tersebut. 

Sementara itu, Ketua ALMI Sri Fatmawati menjelaskan bahwa lembaganya didirikan pada 2015 untuk mempromosikan kultur ilmiah di Indonesia. Lembaga ini memiliki 64 orang anggota yang terbagi dalam empat kelompok kerja. Perspektif GESI dalam dunia akademik menjadi fokus ALMI, termasuk bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan dalam penelitian bidang sains. Ke depan, ALMI akan mengangkat isu keberagaman dalam penelitian yang di dalamnya mencakup pengarusutamaan perpektif GESI.

Lebih lanjut, Ketua CWI Anna Margaret mengatakan bahwa lembaganya merupakan lembaga riset yang fokus pada kebijakan politik. CWI bekerja dengan kepercayaan bahwa dalam segala analisis sosial politik, perspektif gender relevan untuk digunakan. Oleh karena itu, tema penelitian bisa sangat beragam.

Adapun Ketua AIDRAN Indonesia Slamet Thohari menyatakan bahwa lembaganya didirikan pada 2018 oleh pegiat isu disabilitas di Indonesia dan Australia untuk mengarusutamakan disabilitas di ranah akademik. Selama ini, disabilitas belum digunakan sebagai perspektif di dunia akademik. Padahal, dunia akademik memiliki pengaruh besar dalam perumusan kebijakan.  

Ke depan, AIDRAN berencana mengadakan lokakarya bagi para peneliti supaya memahami bahwa melibatkan isu disabilitas dalam penelitian itu penting. Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam penelitian supaya posisinya bukan hanya ditulis tetapi juga menulis agar bisa menyuarakan ceritanya sendiri. Oleh karena itu, lokakarya itu juga menyasar penyandang disabilitas agar punya kemampuan untuk melakukan penelitian.

Selanjutnya, Pemimpin Redaksi The Conversation Indonesia Prodita Sabarini menjelaskan bahwa lembaganya merupakan media online yang fokus mengangkat hasil riset dari dunia akademis agar bisa diakses masyarakat luas dengan bahasa awam, termasuk di dalamnya hasil riset dengan isu GESI. Di Indonesia, sejak diluncurkan pada 2017 hingga saat ini, sudah ada 50-an artikel dengan isu GESI yangs diterbitkan. Ke depan, pihaknya akan lebih mengangkat riset-riset berperspektif GESI dengan menerbitkannya serta mendorong perspektif GESI dalam pengembangan program dan kegiatan.

 

Hibah riset 

Pertemuan ini menjadi ruang untuk meminta tanggapan terhadap temuan awal hasil riset penerima hibah DPRM Kemenristek/BRIN pada 2017 – 2021. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana upaya pengarusutamaan telah mendorong riset berbasis GESI di perguruan tinggi. Untuk penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah proposal penelitian selama periode 2017 – 2021. Penyisiran dilakukan dengan menetapkan 25 kata kunci yang mewakili isu GESI.

Temuan awal menunjukkan bahwa kata kunci yang berhubungan dengan GESI pada 2019 meningkat menjadi 2.905 dari 37.750 proposal, dari sebelumnya 2832 dari 44.051 proposal. Dari jumlah itu, proposal yang mendapatkan hibah mencapai 4,75 persen per tahun. Adapun kata kunci yang paling sering ditemukan dalam judul penelitian adalah pemberdayaan dengan porsi sekitar 60 persen, disusul kemiskinan, perempuan, gender, HIV/AIDS dan disabilitas. 

Menanggapi temuan itu, ASWGI menekankan bahwa indikator yang dikembangkan dalam penelitian perlu dilihat kembali. Untuk bisa menangkap perspektif GESI, Ina Hunga mengatakan bahwa bukan hanya judul dan isi abstrak proposal saja yang harus dilihat. Keseluruhan isi proposal juga perlu.

Adapun Evi Eliyanah dari ALMI mengusulkan agar elemen GESI juga dimasukkan sebagai salah satu pertanyaan dalam proposal pengajuan hibah, sehingga reviewer bisa melihat keberadaan unsur GESI di setiap proposal. Selain itu, perlu dilihat apakah komposisi peneliti sudah beragam atau belum.

Serial diskusi KSI4RDI ini akan berlangsung hingga akhir 2021 sesuai dengan pelaksanaan program KSI. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang memastikan keberlanjutan advokasi pengarusutamaan perspektif GESI dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia tanpa dukungan Program KSI. Pertemuan kedua akan dilaksanakan pada 16 April yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan visi misi bersama dalam mengadvokasi pengarusutamaan perspektif GESI dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia.   

KSI4RDI (KSI for Research, Development and Innovation) adalah diskusi interaktif yang di inisiasi oleh KSI, kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Kegiatan diskusi KSI4RDI digelar dua kali dalam sebulan bertujuan untuk mendukung peningkatan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan yang secara langsung akan mendorong para pembuat kebijakan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.