Rekomendasi Optimalisasi KRISNA, Penguatan Lewat Dashboard

Keberadaan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang dikelola Kemeterian PPN/Bappenas (Bappenas) dan didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Melalui strategi penguatan sistem dan interoperabilitas KRISNA dan pengembangan aplikasi Dasbor KRISNA, platform ini semakin berperan bagi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rekomendasi Optimalisasi KRISNA, Penguatan Lewat Dashboard

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan diamanatkan untuk saling berbagi data dan melakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan efisien. Keberadaan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang dikelola Kemeterian PPN/Bappenas (Bappenas) dan didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat pembangunan tersebut.

Setelah dua tahun mengalami pembenahan dan pengembangan, pada tahun 2019 Inspektorat Utama Bappenas melakukan kajian terhadap tata-kelola aplikasi KRISNA. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian PPN/Bappenas terkait peran strategis KRISNA bagi reformasi birokrasi, terutama terkait penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, termasuk strategi penguatan pemanfaatan data KRISNA melalui aplikasi Dasbor KRISNA.

Dalam kajian tersebut, Inspektorat Utama mendapatkan dukungan tenaga ahli dari Center for Study of Governance and Administrative Reforms (UI-CSGAR) – Universitas Indonesia dan Knowledge Sector Initiative(KSI). Metode asesmen berupa desk study dengan memakai data sekunder berupa dokumentasi kegiatan yang dihasilkan e-Gov Lab IU.  Analisis juga dilakukan berdasarkan regulatory review terkait dengan implementasi KRISNA. Hasil telaah menunjukkan, KRISNA telah dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mengelola informasi akuntabilitas kinerja terutama di tahap perencanaan dan penganggaran program pembangunan. Aplikasi ini memastikan alokasi anggaran K/L mendahulukan program prioritas nasional. 

Pada saat proses kajian dilakukan, ditemukan tiga hal yang bisa dikembangkan lebih lanjut pada sistem KRISNA, yaitu kebijakan dan prosedur terkait pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengorganisasian pengelolaan, dan keamanan informasi. Ketiga hal ini terlihat berpengaruh signifikan terhadap peran KRISNA dalam mendukung pengendalian dan pembelajaran berbasis kinerja, terutama  untuk memastikan komitmen K/L dalam merencanakan dan menganggarkan program prioritas. 

Dari sisi Dasbor Analisis Data KRISNA (Dasbor KRISNA) mempunya tiga modul utama yaitu Dasbor Tagging, Dasbor Anomali, dan Dasbor Pimpinan. Dasbor Tagging berfungsi memvisualkan pagu anggaran dan program-program yang dikerjakan oleh lintas K/L. Dasbor Anomali berfungsi mendeteksi keberadaan sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang belum dilengkapi dalam Renja-K/L. Sementara itu Dasbor Pimpinan berfungsi untuk melihat program, kegiatan, dan output yang sudah diberi tag dalam Renja-K/L berkaitan dengan prioritas nasional-program prioritas-kegiatan prioritas (PN-PP-KP), prioritas bidang, dan Nawacita.

Dilihat dari ketiga modul ini, Dasbor KRISNA memberikan daya dukung cukup signifikan bagi pemanfaatan data KRISNA. Akan tetapi, dasbor ini masih membutuhkan penyempurnaan terutama terkait integrasi data dari KRISNA yang dikelola Bappenas dengan aplikasi-aplikasi lain. Aliran data hanya bersifat searah yaitu berasal dari KRISNA ke aplikasi  di instansi lain. Ketika data tersebut telah diolah dan diperbarui di aplikasi lain, hasilnya tidak kembali ke KRISNA sehingga tidak mengalami pemutakhiran data di sumber awal. 

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, penguatan KRISNA dapat dilakukan bila Dasbor KRISNA dimanfaatkan secara optimal oleh Bappenas. Strategi yang bisa digunakan melibatkan dua dimensi utama, yaitu penguatan sistem dan interoperabilitas KRISNA dan pengembangan aplikasi Dasbor KRISNA. Kedua dimensi strategi ini penting untuk memastikan KRISNA dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapinya.

Rekomendasi penguatan sistem dan interoperabilitas KRISNA berupa mendorong berjalannya komunikasi dua arah antara KRISNA dengan aplikasi-aplikasi yang terkait, terutama e-Monev PP 39/2006, SPAN, SAKTI, dan SMART. Tujuannya agar data yang disimpan dalam semua aplikasi ini sama.  

KRISNA juga membutuhkan penambahan jenis tag yang dapat memetakan peran dari program-program yang dilakukan untuk internal instansi.  Penambahan lain yang perlu ada di KRISNA berupa tracking changes pada dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan history untuk melihat perkembangan dokumen. Fitur ini berguna sebagai alat bantu dalam pembelajaran berkelanjutan. 

Sementara itu, perbaikan aplikasi Dasbor KRISNA perlu ada di ketiga jenisnya. Pada Dasbor Tagging, perlu diberikan akses user juga kepada K/L untuk melihat daftar output-suboutput-komponen yang telah diberi tag. Pada Dasbor Tagging, mekanisme tagging perlu ditinjau kembali agar proses tag dapat dilakukan oleh K/L, oleh direktorat di Bappenas sebagai mitra, dan oleh direktorat di Bappenas sebagai koordinator pembangunan sektor. Perluasan akses kepada K/L juga perlu diberikan agar menjadikan KRISNA dan Dasbor KRISNA sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan masing-masing instansi.

Dasbor Anomali perlu dikembangkan agar direktorat mitra tidak hanya dapat melihat anomali pada tingkat sasaran kegiatan saja, tetapi juga pada tingkat sasaran program dan sasaran strategis K/L. Penyebabnya karena direktorat mitra sejatinya adalah mitra kritis dan strategis bagi setiap K/L. Direktorat mitra juga menjadi titik penghubung (contact point) antara Bappenas dengan K/L. 

Penguatan di Dasbor Pimpinan berupa penambahan visualisasi. Misalnya berupa jenis-jenis pendanaan (APBN, APBD, KPBU, hibah, dan pendanaan lain) untuk mendukung peran KRISNA dalam memastikan integrasi dan sinergi data terkait kerangka pendanaan. Visualisasi data terkait histori dan proyeksi anggaran juga diperlukan untuk mendukung peran KRISNA dalam pengendalian dan pembelajaran.

Rekomendasi-rekomendasi inilah yang sebaiknya dijalankan oleh Bappenas untuk menjadikan KRISNA semakin berperan bagi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, KRISNA semakin bisa mempermudah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sehingga menghasilkan program kebijakan yang tepat sasaran dan efisien.

  • Bagikan: