Kebijakan publik yang tepat dengan berbasis kajian bukti empiris menjadi keharusan untuk menjawab tantangan pembangunan di Tanah Air yang semakin kompleks dan multidimensi. Terkait hal itu, peran knowledge management yang memungkinkan para analis, peneliti, dan pengambil kebijakan saling berkolaborasi dan bertukar informasi menjadi hal mendesak.
Berkaca dari kebutuhan itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initative (KSI) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) menggelar seminar bertajuk Knowledge Management Sector Initiative untuk Peningkatan Kualias Kebijakan Tahun 2018 di Kantor LAN, Jakarta, 27 Februari lalu. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 peserta yang merupakan para analis kebijakan dari berbagai lembaga pemerintah, peneliti riset kebijakan, dan jajaran pejabat LAN.
Dalam sambutannya, Kepala LAN Adi Suryanto berkata, pengelolaan informasi ilmu pengetahuan sebagai pijakan pengambilan kebijakan berkualitas menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini. Namun, jika bisa dikelola dengan baik, itu bisa memperkuat daya saing bangsa, terutama di era persaingan bebas saat ini. “Seperti kata pepatah, di masa ini, siapa yang menguasai informasi, dia yang akan unggul. Informasi kajian analisis kebijakan harus bisa dikelola dengan baik agar pemanfaatannya bisa berkelanjutan dan terus dirasakan,” tutur Adi.
Adi mengakui, manajemen informasi untuk pengambilan kebijakan publik di Tanah Air sejauh ini belum cukup dioptimalkan. Ia mencontohkan ketiadaan informasi terintegrasi terkait kinerja dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Itu mempersulit upaya mencari terobosan kebijakan untuk mengembangkan kompetensi ASN. Namun, ia optimis, ke depan situasinya akan membaik.
Untuk itu, ia memandang, seminar knowledge management yang digelar di LAN itu berkontribusi positif dalam upaya mengatasi berbagai hambatan terkait pemanfaatan kajian-kajian empiris dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia. Hal serupa disampaikan Petrarca Karetji, Team Leader KSI. Ia mengibaratkan knowledge management sebagai kolam atau wadah bersama para analis untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Sejak 2014, DFAT melalui KSI terus mendukung LAN untuk memperkuat koneksi antara para peneliti, analis, dan pengambil kebijakan sehingga kebijakan-kebijakan berbasis bukti dapat lebih banyak dihasilkan ke depannya. Seminar ini menjadi batu loncatan bagi para analis kebijakan,” ujar Kirsten Bishop, Konsuler dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), dalam seminar itu.
