Kajian Kebijakan dan Sistem Pengelolaan Data Penelitian Indonesia

Data ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta data penelitian yang akurat, konsisten, mutakhir, lengkap, dan terbuka merupakan prasyarat untuk menghasilkan kebijakan inovasi berbasis data (data-driven policy making) serta penelitian yang berkualitas di Indonesia. Untuk mendukung keterbukaan data di tingkat lembaga, lembaga riset melaksanakan kebijakan wajib serah dan wajib simpan dengan menyediakan institutional repository. Untuk itu diperlukan kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan wajib serah dan wajib simpan data penelitian.

Kajian ini menemukan bahwa belum ada lembaga riset yang menggunakan prinsip research data management (RDM) dan findability, accessibility, interoperability, and reusability (FAIR) secara terstruktur dalam pengelolaan data riset di Indonesia. Belum banyak lembaga penelitian yang menyediakan fasilitas penyimpanan khusus untuk data riset bagi penelitian yang sedang aktif berjalan. Dalam kondisi tersebut, inisiatif Repositori Ilmiah Nasional yang dikembangkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang didukung Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, berpotensi untuk menjadi repositori terbuka data keluaran penelitian dan data primer penelitian nasional. 

Diperlukan dukungan pemerintah dan berbagai aktor dalam ekosistem penelitian di Indonesia untuk pengembangan kapasitas pengelola data penelitian. Data management plan dalam proposal riset menjadi penting sebagai bentuk implementasi dari research data management.

  • Bagikan: