Sumber artikel The Conversation.com
Pendanaan riset sedang menjadi topik hangat di Indonesia. Baru-baru ini CEO Bukalapak, sebuah perusahaan e-commerce Indonesia, mengkritik kurangnya investasi pemerintah dalam bidang riset dan pengembangan, hingga dia diundang oleh Presiden Joko Widodo ke Istana.
Para pemimpin di Indonesia sadar perlunya meningkatkan daya saing dalam penelitian. Presiden Joko Widodo telah secara terbuka mempertanyakan efektivitas pendanaan penelitian Indonesia.
Sekitar 80% dari dana penelitian di Indonesia langsung masuk ke berbagai kementerian sebagai bagian dari alokasi anggaran rutin. Kurang dari setengahnya dihabiskan untuk kegiatan penelitian. Sisanya mencakup biaya gaji dan operasional, jasa iptek, pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas penelitian.
Sekitar Rp2,4 triliun berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang mengelola hibah penelitian kompetitif untuk universitas.
Indonesia memiliki Rencana Induk Riset Nasional, tapi rencana ini tidak menentukan prioritas pendanaan. Akibatnya, Indonesia tidak berinvestasi secara strategis dalam penelitian, atau membelanjakan dana yang ada secara efektif.
Saat ini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas rancangan undang-undang baru tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (RUU Sisnas-Iptek). Dan pemerintah baru saja mengumumkan adanya dana abadi untuk penelitian sebesar Rp990 miliar dalam anggaran 2019.
Besarnya alokasi dana untuk penelitian itu penting. Tak kalah penting adalah bagaimana membelanjakan dana itu agar mendorong inovasi dan penelitian yang unggul.
Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menghadapi tantangan untuk mendorong penelitian kelas dunia dengan berbagai cara. Yang jelas, menerapkan beberapa prinsip utama–termasuk transparansi dan akuntabilitas, persaingan dan seleksi berbasis merit, dan kolaborasi dengan industri–dapat membantu memastikan investasi dalam riset dan pengembangan dihabiskan dengan bijak.
Pengalaman Australia baru-baru ini memberikan satu contoh bagaimana prinsip-prinsip ini telah diterapkan.
Transparansi dan akuntabilitas
Di Australia, terdapat tiga badan yang mengelola mayoritas dana penelitian: Dewan Riset Kesehatan dan Medis Nasional (National Health and Medical Research Council, NHMRC), Dewan Penelitian Australia (Australian Research Council, ARC), dan Innovation and Science Australia. Sebagai badan independen, mereka diatur oleh perwakilan dari akademisi, pemerintah, dan bisnis.
Perubahan yang paling utama dalam sistem pendanaan riset di Australia dalam beberapa dekade terakhir adalah semakin profesionalnya manajemen penelitian. Semua badan penelitian pemerintah serta universitas yang intensif melakukan penelitian bergantung pada staf yang terampil dalam mengembangkan, menyaring, dan mengelola hibah penelitian.
Badan-badan penelitian ini memutuskan proposal penelitian mana yang akan menerima pendanaan berdasarkan kualitas dari proposal tersebut. Dan mereka melakukan ini secara terbuka dan transparan.
Semua proposal, setelah diajukan peneliti, ditinjau secara eksternal. Komentar pengulas biasanya dikirim ke pelamar untuk ditanggapi. Beberapa skema penelitian memiliki lapisan kedua peninjau ahli, dengan komite evaluasi yang diwakili pihak industri, pemerintah, dan universitas.
Meski para menteri memberikan persetujuan akhir untuk rekomendasi pendanaan, intervensi politik jarang terjadi. Jika terjadi, publik akan protes dan mengutuk secara luas.
Semua skema pendanaan menekankan integritas penelitian–ketepatan, kejujuran, obyektivitas dan kerahasiaan–dan mengandalkan universitas untuk memastikan etika penelitian terpenuhi. Sistem audit membantu memastikan proses seleksi lembaga penerima dana dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan integritas dan keterbukaan ini, publik memiliki kepercayaan yang tinggi soal penggunaan dana penelitian. Dan karena hibah untuk penelitian sangat kompetitif, hibah ini membawa kebanggaan tersendiri bagi para peneliti dan lembaga yang mendapatkannya.
Prioritas strategis
Seperti banyak negara, Australia menyelaraskan sebagian dana penelitian kompetitifnya dengan prioritas penelitian nasional. NHMRC menjabarkan prioritas strategis dalam rencana mereka. Mereka juga mengundang proposal penelitian untuk area riset prioritas.
Hibah ARC mendukung sembilan Prioritas Sains dan Penelitian Australia. Innovation and Science Australia dipandu oleh peta jalan nasional untuk memperkuat kapasitas inovasi di Australia.
Prioritas-prioritas ini tidak dimaksudkan sebagai “daftar belanja” bidang studi tertentu: mereka adalah agenda penelitian yang dinamis, yang dikembangkan oleh komunitas peneliti yang mengidentifikasi tantangan kritis yang dihadapi Australia dan riset apa yang diperlukan untuk membantu mengatasinya.
Keterlibatan industri
Australia memiliki sejumlah skema pendanaan yang mendorong hubungan antara dunia riset dan industri. Hibah dari pemerintah lewat ARC Linkage Program mendorong kolaborasi yang fleksibel dan praktis antara universitas dan bisnis, pemerintah, organisasi masyarakat dan komunitas internasional.
Program Cooperative Research Centres (CRC) mendukung program riset yang mengarah pada komersialisasi teknologi atau penemuan. Ini adalah hibah skala besar yang diberikan hingga 10 tahun. Pemerintah memberikan hibah sesuai dengan kontribusi dari sektor industri.
Keringanan pajak membantu menjadikan semua ini menarik bagi perusahaan. Di bawah skema insentif pajak riset dan pengembangan, yang diperkenalkan pada 2012, perusahaan besar dapat mengklaim sampai 38,5% dari dana riset dan pengembangan mereka untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Perusahaan kecil dapat mengklaim sampai 43,5% dana riset dan pengembangan sebagai pengembalian pajak.
Solusi lokal
Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa upaya reformasi harus fokus memecahkan masalah yang ada pada konteks lokal dan membangun dari apa yang sudah ada.
Meski memiliki sektor universitas berkualitas tinggi, Australia dipaksa mengevaluasi kembali kebijakannya tentang penelitian dan inovasi ketika mendapatkan peringkat terendah di antara negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kolaborasi sektor penelitian dan industri. Australia harus mengembangkan langkah-langkah untuk mendorong kolaborasi, termasuk insentif bagi para peneliti dan bisnis untuk bekerja bersama, dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur penelitian.
Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana merancang infrastruktur penelitian yang sesuai dengan konteks lokal. Jika Indonesia ingin bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan, maka Indonesia harus berinvestasi pada para peneliti terbaik Indonesia dan di bidang-bidang yang kemungkinan memiliki dividen intelektual dan praktis yang tinggi.
Untuk itu diperlukan lebih banyak infrastruktur intelektual: sistem manajemen penelitian yang dirancang seputar independensi, transparansi dan akuntabilitas, kualitas dan etika penelitian, dan profesionalisme. Menghubungkan ini dengan prioritas penelitian strategis yang dikembangkan dalam kolaborasi dengan akademisi, industri dan komunitas yang lebih luas akan membuat sistem riset menjadi lebih kuat.
Hambatan-hambatan utama untuk pengembangan kondisi penelitian Indonesia telah dipahami dengan baik. Dan pemerintah telah mengambil beberapa langkah penting. Yang dibutuhkan sekarang adalah beberapa pemimpin visioner untuk mewujudkan ide-ide ini.
