Severity: 8192
Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; MY_Lang has a deprecated constructor
Filename: core/MY_Lang.php
Line Number: 16
Memasuki era industri 4.0, pemerintah melakukan transformasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kunci pertumbuhan yang dahulunya menggunakan tenaga kerja dan modal, saat ini bertumpu pada penguasaan teknologi dan inovasi sebagai andalan penciptaan nilai tambah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S Brodjonegoro berjanji menindaklanjuti hasil dari Indonesia Development Forum 2018. Selain itu, dia juga mendorong inovator daerah terus memulai ide-ide dan praktik baik yang berasal dari kearifan lokal demi pembangunan di sekitarnya.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative menggelar Indonesia Development Forum 2018 pada tanggal 10-11 Juli 2018 di Jakarta. Bertajuk “Terobosan untuk Mengatasi Ketimpangan antar-Wilayah di Seluruh Nusantara”, tema yang diusung tahun ini juga sejalan dengan salah satu agenda Nawa Cita dari Presiden Joko Widodo, yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran’ dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan kepulauan.
Sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar Indonesia Development Forum 2018 bersama Knowledge Sector Initiative. Indonesia Development Forum tahun ini digelar tanggal 10-11 Juli 2018.
Berbagai upaya sistemik dan langkah terobosan perlu dilakukan berbagai pihak terkait untuk mendorong terciptanya ekosistem riset, khususnya terkait kebijakan, yang lebih kompetitif di Tanah Air. Budaya pemanfaatan hasil-hasil riset yang berkualitas dan aplikatif, berdasarkan pengalaman di banyak negara maju, terbukti mampu meningkatkan daya saing dan ekonomi sebuah bangsa.
Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dalam pemanfaatan sistem perencanaan dana alokasi khusus (DAK) yang lebih efisien, terintegrasi, dan akuntabel di Tahun Anggaran 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar peluncuran dan lokakaryapemanfaatan aplikasi KRISNA yang merupakan sistem perencanaan berbasis elektronik pada 12-16 Maret 2018 di Kantor Bappenas, Jakarta.
Kebijakan publik yang tepat dengan berbasis kajian bukti empiris menjadi keharusan untuk menjawab tantangan pembangunan di Tanah Air yang semakin kompleks dan multidimensi. Terkait hal itu, peran knowledge management yang memungkinkan para analis, peneliti, dan pengambil kebijakan saling berkolaborasi dan bertukar informasi menjadi hal mendesak.
Media massa mempunyai peranan penting untuk memberikan data yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat maupun para pengambil kebijakan publik di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan penggunaan bukti yang lebih baik dalam perancangan kebijakan publik, Knowledge Sector Initiative (KSI) berpartisipasi dalam TempoMedia Week yang digelar Tempo Media Group pada 24-27 November 2017 di Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) akan disebutkan secara eksplisit di dalam buku Panduan Dana Hibah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Edisi XII yang tengah disusun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Buku panduan itu rencananya akan diluncurkan pada Maret 2018. Langkah memasukkan GESI perlu dilakukan mengingat buku Panduan Hibah Dana LPPM pada edisi-edisi lama belum mengakomodir aspek penting itu. Usulan ini mengemuka di dalam diskusi terbatas yang digelar Kemristekdikti bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) di Hotel Four Points, Jakarta, pada 13 November 2017 lalu.
Guna memangkas kesenjangan antara lembaga riset dan dunia bisnis, CCPHI (Partnership for Sustainable Community) menggelar dua acara diskusi Forum Riset dan Bisnis (FRB) pada 22 dan 29 November 2017 di Kantor Knowledge Sector Initiative (KSI), Jakarta. Forum ini terdiri dari perwakilan sector swasta dan lembaga-lembaga riset, terutama yang berorientasi pada kebijakan (policies).