Berita Terkini

Bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Forum Sosialisasi Sumber Daya Riset Kebijakan pada 20 Desember 2017 lalu di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan sejumlah direktorat di Bappenas dengan setidaknya 18 lembaga riset dari berbagai bidang atau fokus penelitian.

Berita Terkini

Miko Ginting dari mitra KSI, PSHK, yang fokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan reformasi hukum, diundang di bulan April sebagai pembicara untuk sesi persiapan Penilaian Periodik Universal (atau Universal Periodic Review (UPR)) PBB tentang Hak Asasi Manusia. Miko berbicara pada sesi tersebut mengenai status tiga jenis kebebasan mendasar di Indonesia: kebebasan berekspresi, kebebasan berasosiasi, dan kebebasan memeluk keyakinan masing-masing. Menurut riset PSHK dan organisasi lainnya, Indonesia pada tahun 2017 belum membuat kemajuan signifikan sejak penilaian UPR terakhir pada 2012.

Berita Terkini

Sebagaimana dilaporkan dalam Update bulan Februari, KSI, bersama dengan mitra KSI, SurveyMETER, telah menguji dan memaparkan metodologi baru untuk memperkirakan Tingkat Pengembalian Investasi dari riset kebijakan. Setelah memaparkan metodologi ini, DFAT dan tim Pembangunan Sosial Bank Dunia meminta KSI (Tanty Djafar dan Arnaldo Pellini) untuk menggelar diskusi lanjutan. Maka, KSI bertemu kembali dengan tim Pembangunan Sosial Bank Dunia pada 5 April 2017.

Berita Terkini

Salah satu prasyarat vital terhadap upaya terpadu untuk mengurangi kemiskinan adalah ketersediaan data kemiskinan dalam berbagai dimensi – baik aspek moneter maupun non-moneter – yang akurat dan mudah diakses oleh aktor pembangunan.

Berita Terkini

Sejak bulan Oktober 2016, dengan dukungan dari KSI, PUSAKA LAN telah mengembangkan modul pelatihan bagi analis kebijakan. Modul pelatihan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yang mencakup: 1) modul lanjutan untuk jenjang karir senior, 2) modul khusus untuk jenjang karir menengah, dan 3) modul pemula untuk calon analis kebijakan. Penulis modul-modul tersebut berasal dari universitas yang ternama. Dua modal untuk menjadi analis kebijakan di kementerian dan pemerintah daerah adalah melalui penetapan (penyesuaian) kerja untuk jenjang karir tingkat atas dan menengah, serta ujian/pelatihan kompetensi bagi pejabat pemerintah di tingkat junior.

Berita Terkini

Satu Data Indonesia (One Data Initiative) merupakan Inisiatif bersama yang dipimpin oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan Bappenas, yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat sistem, pembagian, dan tata kelola data demi mencapai sasaran pembangunan yang optimal. Salah satu unsur penting dari tata kelola yang efektif dalam Satu Data Indonesia adalah kerangka regulasi yang jelas dan kuat. Untuk menjawab kebutuhan akan peraturan yang kuat, disusunlah suatu Peraturan Presiden. Pada tanggal 17-18 April, KSP dan Bappenas menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia tersebut.

Berita Terkini

Dalam konteks Islam di Indonesia, kehadiran ulama perempuan sepanjang zaman merupakan salah satu ciri terkuat yang membedakan wajah Islam di Indonesia dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya.

Berita Terkini

Berkaitan dengan forum tingkat tinggi yang disebutkan di atas, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan sebuah Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tentang “Revitalisasi Tata Kelola di Bidang Pendidikan Tinggi dan Riset” pada tanggal 27 April 2017. FGD ini melibatkan lebih dari 40 peserta dari kementerian kunci, AIPI, ALMI, manajemen 10 besar universitas teratas di Indonesia, dan Aliansi Riset Kebijakan Indonesia (ARK-Indonesia).

Berita Terkini

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Bogor pada tanggal 14 – 15 Desember 2016, yang diselenggarakan oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), didukung oleh KSI, pada 20 April 2017 TIRBN menyelenggarakan diskusi tentang implementasi reformasi birokari dengan perhatian khusus pada pendidikan tinggi.

Berita Terkini

Pada 11 April 2017, KSI memfasilitasi sebuah sesi berbagi pengetahuan selama setengah hari mengenai Manajemen Jurnal: Kebijakan dan Praktik, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dimana dalam sesi ini, diberikan pengetahuan tentang studi diagnostik tentang jurnal kebijakan. Seminar ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi pertukaran pengetahuan dan memperkuat interaksi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan peneliti, sebagai tanggapan atas kurangnya temuan riset yang dikomunikasikan dengan baik, agar dapat menginformasikan pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Lebih dari 50 peserta terlibat dalam diskusi tentang bagaimana meningkatkan publikasi yang berkualitas dan mengelola jurnal sebagai sumber informasi yang kuat dan media strategis untuk mengkomunikasikan baik studi teori dan praktik demi pembuatan kebijakan yang lebih baik di Indonesia.