Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia menetapkan adanya ‘Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK)' yang bertujuan untuk meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis bukti dan kualitas kebijakan publik yang ada di Indonesia. Knowledge Sector Initiative (KSI) sebagai program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) mendukung peneliti dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan relevansinya terhadap kebijakan. Dalam konteks itu, KSI telah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dari 2014 hingga 2020 untuk mendukung pengembangan JFAK, di antaranya melalui penyusunan modul pelatihan, panduan optimalisasi, pengelolaan pengetahuan, instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), dan beberapa metode pelatihan seperti case studies, policy advocacy, stakeholder mapping, dan cost-benefit analysis. Kajian ini dilakukan untuk menilai kemajuan yang dicapai melalui kolaborasi antara KSI dan LAN, serta untuk mengetahui apakah JFAK telah memainkan peran dan fungsi yang dimaksudkan. Kajian ini menggunakan pendekatan soft system methodology untuk dapat memahami pelaksanaan peran dan fungsi JFAK sebagai bagian dari sebuah sistem kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder), dan dipengaruhi oleh karakter atau latar belakang instansi (institutional setting) JFAK.
