Working Paper -</br>Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur?: Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian terhadap Kebijakan

Working Paper 18

Working Paper -
Bisakah Pengaruh Kebijakan Diukur?: Pengalaman SurveyMETER Menyusun Tiga Studi Episode Pengaruh Data Penelitian terhadap Kebijakan

Oleh Arnaldo Pellini, Tanty Nurhayati Djafar and Ni Wayan Suriastini

Naskah kerja ini menggambarkan tentang pengalaman SurveyMETER, sebuah institut penelitian kebijakan yang berbasis di Yogyakarta, dalam menguji penggunaan studi episode guna menguraikan pengaruh dari kebijakan dan proses keterlibatan kebijakan yang dipimpin oleh SurveyMETER. Episode studies adalah salah satu alat yang dapat membantu lembaga penelitian kebijakan dan wadah pemikir untuk mendokumentasikan pemanfaatan dari karya penelitian mereka dan/atau derajat di mana bukti-bukti yang mereka hasilkan telah memberikan informasi terhadap proses dan pelaku kebijakan.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari pengalaman SurveyMETER ini adalah investasi waktu dan sumber daya untuk menghasilkan episode studies merupakan hasil dari niat dan komitmen kepemimpinan organisasi untuk mempelajari apa saja yang berhasil dan tidak berhasil dalam keterlibatan kebijakan dan kegiatan pengaruh kebijakan.

________________

PERBAIKAN:

Bab 2 halaman 1, penambahan paragraf

"Tim SurveyMETER dan CAS UI memiliki hubungan amat baik dan dekat dengan pembuat kebijakan setempat di ketiga kota tersebut. Hubungan ini berpengaruh terhadap sikap menerima yang ditunjukkan pembuat kebijakan dan pegawai pemerintah di dinas-dinas daerah—hal yang amat penting bagi pemanfaatan riset kebijakan. Di Balikpapan, misalnya, wali kota mendukung saran kebijakan dari penelitian dengan menunjuk anggota staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial untuk memastikan agar rekomendasi dan informasi

penelitian dimasukkan ke dalam desain Rencana Aksi Daerah (RAD) 2015-2030 dan Rencana Aksi Daerah Kota Balikpapan Menuju Kota Ramah Lanjut Usia (RAD-LSU). Prakarsa ini, serta kampanye wali kota petahana dalam pemilihan umum kepala daerah, menghasilkan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kesejahteraan Lanjut Usia pada Mei 2005. Pada Juni 2015, Balikpapan dinobatkan sebagai Kota Menuju Ramah Lansia."

  • Bagikan: