Makalah ini menggambarkan pengalaman Australia di bidang reformasi selama sepuluh tahun belakangan (setelah terpilihnya Kevin Rudd pada 2007 hingga saat ini) dengan menyoroti prasyarat tertentu untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti yang efektif. Pembuatan kebijakan berdasarkan bukti yang dapat diandalkan sangat penting sehingga pemerintah bisa membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memperbaiki standar hidup masyarakat atas dasar informasi terbaik yang tersedia. Menggunakan metode studi kasus, makalah ini menyoroti enam faktor pendukung yang berkaitan yang mendukung penggunaan bukti oleh pemerintah. Hal tersebut adalah:
(i) akses terhadap data pemerintahan yang tersedia secara publik; (ii) pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program yang sistematis; (iii) proses kebijakan yang transparan dengan melibatkan pengumpulan bukti melalui konsultasi publik; (iv) tata-kelola bukti yang independen; (v) pelayanan publik yang dilengkapi oleh keahlian analisis data; dan (vi) kepemimpinan politik yang berkomitmen untuk pemerintahan lebih terbuka yang membuka akses publik terhadap data, yang menjadi pendorong bagi empat faktor pendukung lainnya.
Dua hasil yang sangat kontras dalam reformasi kebijakan sosial- menangani ketimpangan melalui perubahan struktur pendanaan sekolah dan penyandang disabilitas, digunakan untuk menyoroti sejauh mana bukti tersedia, dihasilkan, dan dimanfaatkan untuk menginformasikan perubahan kebijakan. Beranjak dari kebijakan sosial kepada kapasitas teknis, dua studi kasus memfokuskan pada pengembangan keahlian sektor publik dan kebijakan atas pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan yang diperlukan – dalam konteks Australia, untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan bukti serta penggunaannya oleh para pembuat kebijakan.
