Guna memangkas kesenjangan antara lembaga riset dan dunia bisnis, CCPHI (Partnership for Sustainable Community) menggelar dua acara diskusi Forum Riset dan Bisnis (FRB) pada 22 dan 29 November 2017 di Kantor Knowledge Sector Initiative (KSI), Jakarta. Forum ini terdiri dari perwakilan sector swasta dan lembaga-lembaga riset, terutama yang berorientasi pada kebijakan (policies).
FRB didirikan untuk membangun hubungan rasa saling percaya serta kemitraan antara sector bisnis dan lembaga riset. Dengan demikian, hal ini dapat berdampak positif kepeningkatan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Diskusi FRB pertama, yang digelar 22 November, mengangkat tema “Pengembangan Ekonomi, Kesejahteran dan Kesehatan Masyarakat”.
Diskusi yang dihadiri 29 peserta itu menghadirkan narasumber dari lembaga-lembaga riset yaitu, Asep Suryahadi (SMERU); Shita Listya Dewi (Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan/PKMK Universitas Gadjah Mada; dan Dadi Darnadi (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat/PKIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Diskusi yang dipandu Ananta Gondomono, Partnership Building Officer CCPHI, itu membahas kesenjangan persepsi antara lembaga-lembaga riset dengan sector bisnis. Salah satu hal yang dibahas adalah adanya batasan bagi sector swasta dalam mempublikasikan hasil riset karena pertimbangan kompetisi bisnis. Padahal, bagi lembaga riset, mempublikasikan hasil riset adalah hal yang penting. Pada akhir forum, kedua pihak sepakat posisi mereka di kemitraan adalah setara.
Sepekan berselang, CCPHI menggelar diskusi FRB kedua pada 29 November 2017 yang mendiskusikan kebutuhan sector swasta untuk penelitian tentang perkembangan kebijakan publik yang relevan dengan bisnis mereka.
Diskusi kedua itu menampilkan para narasumber dari lembaga-lembaga riset yang memiliki pengalaman bermitra dengan pihak swasta, yaitu M. Nur Sholikin (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia/PSHK); Noory Okthariza (Centre for Strategic and International Studies/CSIS); dan Asmoro Hadiyanto (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia/DIPI). Para peserta, yang berjumlah 25 orang, berasal dari utusan dari perusahaan swasta seperti Freeport dan Indofood serta perwakilan dari Aliansi Riset Kebijakan (ARK).
