Tentang KSI

Apakah Knowledge Sector Initiative itu?

Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak keragaman dan menghadapi tantangan kebijakan yang semakin hari semakin rumit. Pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan publik untuk mengatasi tantangan ini membutuhkan akses ke bukti yang berkualitas dan tepat waktu mengenai potensi dampak dan dampak aktual yang ditimbulkan oleh keputusan mereka.

Knowledge Sector Initiative (KSI) mendukung pembuat kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dengan menggunakan penelitian, data, dalam membuat analisis yang lebih baik. KSI bekerja dengan penyedia hasil penelitian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperkuat relevansinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan. KSI juga bekerja untuk meminda peraturan dan praktik yang mendukung penelitian berkualitas dan membuat penggunaan bukti dalam penyusunan kebijakan menjadi lebih mudah.

KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.

KSI dikelola oleh RTI International, bekerja sama dengan Nossal Institute dari University of Melbourne, Overseas Development Institute dan Australian National University.

Apa tujuan KSI?

Tujuan umum KSI adalah untuk meningkatkan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Program ini menitikberatkan pada:

• Komunikasi penelitian kebijakan yang berkualitas lebih baik dan lebih efektif
• Alokasi anggaran yang lebih besar dan lebih baik untuk mendukung penelitian kebijakan
• Manajemen, ketersediaan, dan aksesibilitas data dan informasi yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan

KSI bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat sektor pengetahuan di Indonesia karena beberapa masalah yang ada menghambat penyediaan dan penggunaan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan.

Apa yang ingin dicapai oleh KSI?

KSI berharap mencapai lima hasil (outcome) pada akhir Tahap 2, tahun 2022, yakni:

• Para pembuat kebijakan memiliki cara untuk mendanai penelitian kebijakan sehingga kebutuhan mereka akan bukti dapat terpenuhi.
• Para peneliti dan dosen di universitas mendapatkan dorongan yang lebih baik untuk menghasilkan penelitian kebijakan yang berkualitas.
• Para peneliti, analis kebijakan, dan pembuat kebijakan berhubungan secara lebih teratur untuk berbagi pengetahuan, berdialog mengenai kebijakan dan melakukan penelitian bersama.
• Rencana dan anggaran pembangunan didasarkan pada data yang memiliki kualitas yang lebih baik.
• Lembaga penelitian kebijakan menghasilkan penelitian kebijakan yang lebih berkualitas dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembuat kebijakan. Kerja sama juga dijalin bersama pemerintah dan sektor swasta guna memperbaiki lingkungan penelitian kebijakan.

Strategi Lintas Sektor

Kesetaraan gender dan inklusi sosial
Pembuat kebijakan memerlukan akses yang lebih baik terhadap penelitian dan informasi tentang ketidaksetaraan dan ekslusi, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan mengenai perempuan dan kelompok yang yang mengalami eksklusi sosial. Tugas KSI tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bukti tentang isu-isu inklusi gender dan inklusi sosial dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Keterlibatan sub-nasional
Pemerintah daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Meskipun pekerjaan KSI sebagian besar difokuskan pada tingkat nasional, program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan para mitra dan jejaring mereka untuk memperkuat pasokan penelitian dan analisis kebijakan bagi pemerintah daerah dan meningkatkan penggunaan data untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

Keterlibatan dengan media
Meskipun Indonesia memiliki lanskap media yang sangat dinamis, analisis berdasarkan bukti tentang isu-isu kebijakan publik yang penting di media Indonesia masih kurang memadai. KSI bekerja dengan mitra media terpilih untuk mempromosikan lebih banyak debat publik tentang isu-isu kebijakan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bukti dalam membuat keputusan terkait kebijakan.

Bagaimana cara kerja KSI?

Pendekatan keseluruhan KSI adalah bertindak sebagai katalisator perubahan. Ini berarti bahwa tugas KSI berfokus pada menyatukan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan masalah, mengembangkan solusi bersama, dan bekerja sama untuk mengimplementasikannya. KSI juga bekerja dengan para mitranya untuk mengembangkan pengetahuan baru dan membagikannya dengan khalayak yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan perdebatan, dan memobilisasi dukungan yang lebih luas untuk perubahan. Untuk memastikan bahwa perubahan itu berkelanjutan, KSI bekerja untuk memperbaiki sistem dasar yang mendukung penggunaan bukti yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan.

Siapa mitra KSI?

Mitra KSI antara lain meliputi organisasi penelitian dan advokasi non-pemerintah, universitas, lembaga pemerintah, dan asosiasi profesi dan ilmiah. Mitra utama kami di tingkat pemerintah pusat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Lembaga Administrasi Negara.

KSI juga bermitra dengan universitas-universitas di Australia dan organisasi internasional lainnya untuk memfasilitasi penyediaan akses kepada kepakaran, pengalaman, dan jaringan internasional, dan memperkuat hubungan antara lembaga-lembaga di Indonesia dan di dunia.

Apa hambatan dalam membangun sektor pengetahuan yang sehat?

Pendanaan untuk penelitian dan efisiensi pengeluaran
Tidak adanya dana publik yang memadai untuk penelitian. Pendanaan yang ada tidak dibelanjakan dengan baik dan tidak selaras dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Sektor swasta menyumbang proporsi yang sangat kecil dari semua pendanaan yang dibutuhkan untuk penelitian.

Lingkungan penelitian
Lingkungan penelitian terlalu diregulasi. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk penelitian tidak selalu berkoordinasi dengan baik dan fungsi mereka sering bertumpang tindih. Sebagian besar waktu peneliti dihabiskan untuk urusan administrasi dan bukan pada penelitian yang sebenarnya. Aturan mengenai pengadaan menyulitkan pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian.

Permintaan untuk penelitian
Para pembuat kebijakan sering berada di bawah tekanan untuk menggulirkan kebijakan dengan cepat, tanpa dukungan penelitian yang memadai, dan penelitian tidak selalu dijadikan syarat formal. Dana untuk melaksanakan penelitian terbatas dan sikap para pembuat kebijakan terhadap penelitian bervariasi. Hanya sedikit sekali permintaan untuk penelitian tentang gender dan inklusi sosial, dan pemahaman tentang bagaimana menghadapi isu-isu ini dalam pembuatan kebijakan masih sangat terbatas.

Kualitas penelitian dan analisis
Universitas tidak menyediakan pelatihan penelitian yang memadai dan peer review tidak lazim dilakukan. Remunerasi dosen dan peneliti rendah, yang mengarah pada 'brain drain,' atau kecenderungan menetap di luar negeri untuk kesejahteraan yang lebih baik. Penghargaan bagi para akademisi hanya untuk jasa mengajar atau tugas administratif mereka, dan bukan pada penelitian mereka. Keterampilan melakukan analisis kebijakan dalam pemerintahan bersifat terbatas.

Ketersediaan dan aksesibilitas data
Data tidak dibagikan di antara berbagai lembaga pemerintah dan sistem data yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik. Hanya sedikit data pemerintah yang disediakan untuk publik. Peraturan, kebijakan, dan prosedur mengenai pengumpulan, klasifikasi, kualitas, kerahasiaan, dan perlindungan data lemah. Masalah inklusi gender dan sosial tidak dipertimbangkan dalam pengumpulan dan analisis data.

Hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan
Hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan Hubungan antara peneliti dan pembuat kebijakan sering bergantung pada hubungan dan interaksi pribadi yang umumnya bersifat informal dan tidak teratur. Penelitian yang relevan dengan kebijakan tidak tersedia untuk pembuat kebijakan dan temuan penelitian tidak dikomunikasikan melalui cara-cara yang dapat diakses, yang disertai dengan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

 DOWNLOAD FILE