Desentralisasi, Penanggulangan Kemiskinan, Reformasi Agraria, Lapangan Kerja, Usaha Kecil, Layanan Publik, Kedaulatan Pangan

AKATIGA adalah lembaga riset independen yang menjalankan penelitian sosial, pemantauan dan evaluasi atas program pembangunan pemerintah, dan advokasi kebijakan.  

Penelitian dan advokasi AKATIGA mencakup empat tema utama – reformasi agraria, ketenagakerjaan, usaha mikro, dan tata kelola dan penyelenggaraan layanan publik – dengan fokus pada kelompok-kelompok marginal.

Industri Ekstraktif (Pertambangan dan Kehutanan), Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan, Perubahan Iklim, Pendidikan

Article 33 adalah lembaga advokasi kebijakan yang didirikan pada 2009. Lembaga ini fokus pada dua tema utama: industri ekstraktif, pengelolaan sumber daya alam, dan perubahan iklim; serta layanan dasar dan pembangunan masyarakat.

Riset Article 33 mencakup persoalan seperti tata kelola industri ekstraktif, kehutanan, perikanan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pendidikan dasar, perlindungan sosial, kesehatan, pembangunan berbasis masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Ekonomi, Hubungan Internasional, Politik, Perubahan Sosial, Survei

Didirikan pada 1971, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) adalah lembaga think thank yang fokus pada perekonomian, politik dan perubahan sosial, dan hubungan internasional. CSIS melakukan kajian kebijakan, serta advokasi publik dan pendidikan publik.

CSIS memiliki jejaring luas universitas dan lembaga penelitian di seluruh dunia, dan menjadi Sekretariat ASEAN-ISIS, sebuah konsorsium beranggotakan 10 think thank ternama di Asia Tenggara.

Perempuan dan Politik, Partisipasi Politik, Representasi Politik, Gerakan Sosial, Politik Elektoral

Cakra Wikara Indonesia (CWI) adalah asosiasi peneliti yang fokus pada peningkatan kualitas kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. CWI melakukan riset sosial dan politik, advokasi kebijakan, dan pelatihan, dengan fokus pada isu perempuan dan gender.

Bidang kajian utama CWI mencakup representasi politik perempuan, perempuan dalam birokrasi, dan peran perempuan dalam pembangunan lokal dan politik lokal.

Hak Asasi Manusia, Advokasi Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendidikan Hak Asasi Manusia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) adalah lembaga advokasi kebijakan hak insani yang didirikan pada 1993 oleh sekelompok pengacara dan pembela hak insani.

Penelitian ELSAM fokus pada dampak hukum dan kebijakan terhadap hak insani. ELSAM juga melakukan kerja advokasi hak insani, investigasi dan pelaporan, edukasi dan pelatihan. ELSAM menerbitkan laporan tahunan mengenai hak insani di Indonesia.

Hak Asasi Manusia, Advokasi Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi, Pendidikan Hak Asasi Manusia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) adalah lembaga advokasi kebijakan hak insani yang didirikan pada 1993 oleh sekelompok pengacara dan pembela hak insani.

Penelitian ELSAM fokus pada dampak hukum dan kebijakan terhadap hak insani. ELSAM juga melakukan kerja advokasi hak insani, investigasi dan pelaporan, edukasi dan pelatihan. ELSAM menerbitkan laporan tahunan mengenai hak insani di Indonesia.

Tata Kelola Ekonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Tata Kelola dan Pembangunan Daerah

Didirikan pada 2001, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian dan advokasi serta memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas tata kelola lokal dan pembangunan ekonomi lokal.

Bidang kajian utama KPPOD mencakup deregulasi dan reformasi perizinan usaha, pengelolaan keuangan publik, pembangunan daerah dan persoalan kedaerahan lainnya.

Kebijakan Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit, Manajemen Berkualitas, Manajemen Kesehatan Bencana, dan E-health

Didirikan pada 1998, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) adalah lembaga kajian di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

PKMK bekerja dengan penyedia layanan publik dan swasta, lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga internasional untuk melakukan kajian dan advokasi, pertukaran pengetahuan, dan menyediakan saran dan pelatihan. Lembaga ini fokus pada empat bidang utama: penyediaan layanan kesehatan, regulasi, pembiayaan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Masyarakat Sipil, Demokrasi, Pendidikan Islami, Hak Asasi Manusia, Pluralisme dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) adalah pusat kajian yang berbasis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.

Didirikan pada 1995, pusat kajian ini menjalankan riset mengenai agama, pendidikan keagamaan, dan persoalan sosial untuk memberi landasan pengetahuan bagi kebijakan dan perubahan sosial.

PPIM menerbitkan Studia Islamika, jurnal akademik peer-reviewed dengan akses terbuka, dan fokus pada Indonesia dan Asia Tenggara.

Reformasi Hukum dan Kebijakan, Pemantauan Parlemen, Reformasi Peradilan

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) didirikan pada 1998 untuk menjalankan kajian dan advokasi mengenai reformasi hukum, dengan fokus pada legislasi dan peradilan. PSHK menjalankan pemantauan legislatif, kajian legislatif dan perumusan rancangan undang-undang. PSHK juga memberikan bantuan teknis kepada Mahkamah Agung.

PSHK turut mendirikan HukumOnline.com (www.hukumonline.com), menerbitkan jurnal hukum Jentera, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev Law Library (www.danlevlibrary.net), dan mendirikan Sekolah Hukum Jentera (www.indonesiajentera.org).

Konflik Keagamaan, Fundamentalisme dan Pluralisme Keagamaan

Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PUSAD) adalah lembaga independen di bawah Yayasan Paramadina yang fokus pada persoalan agama, perdamaian dan demokrasi di Indonesia.

Kegiatan penelitian dan advokasi PUSAD fokus pada pluralisme keagamaan, demokrasi, pembangunan perdamaian, serta konflik keagamaan dan radikalisme.

PUSAD mempromosikan pemikiran baru tentang agama dan demokrasi melalui kuliah tahunan Nurcholish Madjid Memorial Lecture.

Pencegahan dan Perawatan HIV-AIDS, Kekerasan Gender dan Pasangan Intim, Faktor-Faktor Sosial Penentu Kesehatan, Kelompok Marginal

Pusat Penelitian HIV/AIDS didirikan pada 1997. Berbasis di Universitas Katolik Atma Jaya, lembaga ini adalah pusat penelitian HIV dan AIDS terkemuka di Indonesia.

Program penelitian dan advokasinya fokus pada pencegahan dan perawatan kasus HIV/AIDS di kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan, pekerja seks dan kelompok-kelompok berisiko lainnya.

Lembaga ini juga menjalankan penelitian terkait faktor-faktor penentu sosial kesehatan, kekerasan pasangan intim dan kekerasan berbasis gender, serta ketimpangan dan ketidakadilan di tengah kelompok marginal.

Kebijakan Agraria, Reformasi Agraria, Tata Guna Lahan, Kemiskinan Perdesaan

Didirikan pada 2005, Sajogyo Institute menjalankan penelitian, advokasi dan pendidikan terkait kebijakan agraria dan reformasi agraria di Indonesia.

Bidang penelitian utama Sajogyo Institute mencakup politik penggunaan lahan, akses perempuan ke lahan dan sumber daya alam, gerakan sosial perdesaan, reformasi kebijakan agraria, dan sejarah studi agraria Indonesia.

Transparansi Anggaran, Audit Anggaran, Tata Kelola, Akuntabilitas Sosial dan Transparansi, Kesetaraan Gender, Kehutanan

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) adalah lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas FITRA hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggaran.

Kegiatan Seknas FITRA mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Kemiskinan dan Persoalan Sosio-Ekonomi, Perlindungan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Kerja

SMERU Research Institute adalah lembaga kajian kebijakan publik independen yang fokus pada persoalan kemiskinan dan sosio-ekonomi di Indonesia. SMERU bertujuan mendorong kebijakan yang memihak warga miskin melalui kajian berbasis bukti.

Bidang-bidang kajian SMERU mencakup perlindungan sosial, kesehatan dan gizi, air dan sanitasi, pendidikan pembangunan perdesaan dan pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan anak.

SMERU menerbitkan Peta Kemiskinan, yang memaparkan kondisi kemiskinan dan penghidupan di desa-desa di Indonesia (www.povertymap.smeru.or.id). SMERU juga mengelola basis data daring tentang organisasi non-pemerintah paling lengkap di Indonesia

Penelitian Sosial, Evaluasi Dampak, Studi Berorientasi Kebijakan, Desain Entri Data, Survei Rumah Tangga

SurveyMETER adalah lembaga kajian independen yang didirikan pada 2002. SurveyMETER menyelenggarakan survei skala besar dan riset tentang isu sosial, ekonomi, dan kesehatan di Indonesia dengan maksud menyediakan data dan penelitian kepada pembuat kebijakan sebagai landasan pengetahuan bagi keputusan kebijakan.

SurveyMETER berkolaborasi dengan RAND untuk mengimplementasikan Indonesian Family Life Survey (IFLS), suatu survei rumah tangga longitudinal skala besar.

SurveyMETER juga menjalankan penelitian tentang penuaan dan demensia, kesehatan, dan pemulihan bencana, serta menjalankan evaluasi program-program pemerintah.
 

Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) didirikan pada 2016 sebagai organisasi profesional independen untuk mendukung kolaborasi, pengembangan profesional dan jejaring di antara analis kebijakan.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) didirikan pada 1980 sebagai lembaga independen untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang persoalan terkait sains dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.
 
AIPI bertujuan memajukan pengetahuan ilmiah melalui kegiatan seperti konferensi, diskusi kebijakan, dan publikasi, serta dengan menjalin hubungan antara ilmuwan di dalam dan luar negeri.
 
Akademi ini terdiri dari lima komisi: Riset Dasar, Kedokteran, Rekayasa, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Kebudayaan.

Yayasan BaKTI adalah organisasi independen yang fokus pada pengelolaan dan pertukaran pengetahuan mengenai persoalan pembangunan di kawasan timur Indonesia, meliputi 12 provinsi di Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Sulawesi.

Yayasan BaKTI menyediakan platform untuk lembaga-lembaga pembangunan, pemerintah dan publik untuk mengakses dan menyimpan informasi, bertemu, dan terlibat dalam diskusi mengenai berbagai persoalan pembangunan, dengan tujuan memberi landasan pengetahuan bagi kebijakan publik.

CCPHI adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan dan memfasilitasi kemitraan antara sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah daerah.

Didirikan tahun 2010, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) adalah lembaga yang menyediakan jasa kajian kebijakan dan konsultansi. Kerja CIPG fokus pada kebijakan dan manajemen inovasi, teknologi dan perubahan sosial, pengembangan sains dan teknologi, strategi dan kebijakan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

The Conversation Indonesia adalah layanan informasi akses terbuka independen dan nirlaba, yang bertujuan meningkatkan kualitas wacana publik dan memperkuat nilai-nilai dan praktik demokratis.

The Conversation Indonesia (TCID) adalah edisi pertama yang berbasis di Asia dari The Conversation Global Network. Publikasi ini dwibahasa, menghasilkan dan mendistribusikan konten dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dalam delapan tema: Seni dan Budaya, Bisnis dan Ekonomi, Perkotaan, Pendidikan, Lingkungan dan Energi, Kesehatan dan Kedokteran, Politik dan Masyarakat, serta Sains dan Teknologi

University of Indonesia Center for the Study of Governance and Administrative Reform (UICSGAR) menjalankan penelitian, peningkatan kapasitas, dan advokasi kebijakan mengenai tata kelola sektor publik dan reformasi birokrasi.