Kajian ini berfokus pada tahap perencanaan dan penganggaran untuk “menemukenali” problem yang terbuka maupun tersembunyi ada dalam tahapan tersebut.

The aim of the paper is to provide a more informed understanding of how policymaking works in practice in Indonesia, and to explore the relevance of the policy cycle model in this context.

This synthesis report draws on 67 cases of change representing experiences of 29 Indonesian organisations to answer two overarching questions. First, what notable changes took place in the knowledge sector in Indonesia from 2013-2016, as identified by individuals and organisations directly involved in the knowledge sector. Second, what factors are perceived to be associated with these changes, including but not limited to the Knowledge Sector Initiative (KSI).

This synthesis report draws on 67 cases of change representing experiences of 29 Indonesian organisations to answer two overarching questions. First, what notable changes took place in the knowledge sector in Indonesia from 2013-2016, as identified by individuals and organisations directly involved in the knowledge sector. Second, what factors are perceived to be associated with these changes, including but not limited to the Knowledge Sector Initiative (KSI).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan ‘revolusi mental’ kepada masyarakat dan lembaga-lembaga di Indonesia guna mengatasi kelemahan struktural dalam ekonomi, berkurangnya otoritas negara serta merebaknya sikap intoleran dan konflik sektarian.

Sebuah ekonomi berbasis pengetahuan memerlukan sektor pengetahuan yang sehat dan tenaga kerja yang terampil. Jalan menuju ekonomi berpenghasilan tinggi bersandar pada sistem pendidikan yang kuat, investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan kemampuan menangani berbagai permasalahan yang menyangkut pertumbuhan maupun ketimpangan ekonomi, infrastruktur, inovasi dan reformasi pasar tenaga kerja.

Makalah ini menggambarkan pengalaman Australia di bidang reformasi selama sepuluh tahun belakangan (setelah terpilihnya Kevin Rudd pada 2007 hingga saat ini) dengan menyoroti prasyarat tertentu untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti yang efektif. Pembuatan kebijakan berdasarkan bukti yang dapat diandalkan sangat penting sehingga pemerintah bisa membuat keputusan berdasarkan informasi untuk memperbaiki standar hidup masyarakat atas dasar informasi terbaik yang tersedia.

Produksi dan pembagian pengetahuan melalui berbagai kanal dan bentuk menjadi inti dari upaya jangka panjang Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) dalam kontribusinya untuk reformasi legislatif dan peradilan di Indonesia.

Working Paper 19: Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara tapi hanya menempati peringkat ke-88 (dari 167 negara) pada Indeks Persepsi Korupsi 2015 Transparency International. Menurut laporan tersebut, reformasi anti-korupsi di Indonesia berjalan lambat, akibat belanja yang secara umum tidak efisien, dan penyalahgunaan dana publik baik di tingkat nasional dan daerah. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ini namun upaya tersebut memerlukan adanya keterlibatan pelaku non-negara. Organisasi masyarakat sipil, seperti SEKNAS FITRA, telah turut serta dalam perjuangan ini sejak 1998. Organisasi advokasi ini telah berperan penting guna mendorong terwujudnya transparansi anggaran. Di bagian berikutnya, kami menguraikan bagaimana SEKNAS FITRA muncul dan membangun profil serta reputasinya.

Working Paper 18: Naskah kerja ini menggambarkan tentang pengalaman SurveyMETER, sebuah institut penelitian kebijakan yang berbasis di Yogyakarta, dalam menguji penggunaan studi episode guna menguraikan pengaruh dari kebijakan dan proses keterlibatan kebijakan yang dipimpin oleh SurveyMETER. Episode studies adalah salah satu alat yang dapat membantu lembaga penelitian kebijakan dan wadah pemikir untuk mendokumentasikan pemanfaatan dari karya penelitian mereka dan/atau derajat di mana bukti-bukti yang mereka hasilkan telah memberikan informasi terhadap proses dan pelaku kebijakan.

Lembaga think tank, lembaga riset kebijakan, dan departemen pemerintah meningkatkan permintaan terhadap repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan akan memungkinkan staf di seluruh organisasi untuk berbagi dokumen dan menghubungkan mereka dengan gerakan Akses Terbuka global. Juga, memastikan agar penelitian yang didanai publik (dan peranti data mereka) tersedia secara terbuka, sehingga membangun basis pengetahuan bersama.

Makalah ini mendokumentasikan temuan dari sebuah penilaian terhadap perolehan pengetahuan penelitian oleh pengambil keputusan tingkat nasional di Indonesia. Penilaian tersebut berdasarkan pada 32 wawancara dan kelompok diskusi terarah dengan 95 orang yang terdiri dari pengambil keputusan pemerintah tingkat menengah dan tinggi baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif di sejumlah sektor (termasuk perdagangan, keuangan, kesehatan, pendidikan dan kebijakan sosial).

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks sehingga mereka mencoba memahami "keberhasilan" untuk memberikan perubahan nyata bagi warganya. Salah satu cara untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah menciptakan lembaga think tank dengan sumber daya yang cakap, yang terdiri dari ahli kebijakan yang erat bekerja dengan pemerintah.

Laporan ini mencerminkan konteks tempat KSI bekerja dan memberikan sebuah "tolok ukur" yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan.

Akademi ilmu pengetahuan merupakan pelaku utama sektor pengetahuan di negara mana pun. Lembaga ini menjalankan peran penting dalam membantu menerjemahkan bukti menjadi saran kebijakan untuk pembuat kebijakan.