Pada akhir bulan Juli 2016, KSI merilis "Call for Stories of Change" atau "Yuk, Mari Menulis Cerita Perubahan", sebuah inisiasi untuk mendorong mitra-mitranya untuk menuliskan cerita tentang bagaimana organisasi mereka, upaya mereka atau dampak yang telah terjadi mengalami perubahan selama tahap pertama program KSI. Pendekatan ini telah berhasil digunakan secara luas pada projek yang lain dan kami harap hal ini dapat memberikan gambaran dan membantu pemahaman yang lebih mendalam bagaimana sektor pengetahuan mengalami perubahan dan kontribusi KSI dalam menciptakan perubahan tersebut.

Tanggal 1 September 2016, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Usia yang cukup panjang bagi keberadaan lembaga think tank di Indonesia. Perubahan lingkungan organisasi baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri menjadi bagian yang melekat dalam perjalanan CSIS selama lebih dari empat dekade.

Maret 2007, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus Revisi UU Bidang Politik yang diketuai Ganjar Pranowo (Anggota Komisi 2 DPR RI) menerima kelompok perempuan yang dipimpin Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

Siapa yang mengenal AIPI? Mungkin orang lebih mengenal LIPI dibanding AIPI. Ini yang saya rasakan ketika hari pertama masuk kerja di KSI. “AIPI itu LIPI ya, bu?" tanya saya ke Budiati Prasetiamartati, Program Lead KSI. "AIPI itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bukan akademi seperti universitas, didirikan oleh undang-undang. Mantan Presiden Habibie salah satu pendirinya. Anggotanya merupakan kumpulan ilmuwan-ilmuwan terkemuka Indonesia,” jelas Budiati.

“Kesadaran untuk melakukan penelitian yang lebih bisa mendukung program kesehatan sebenarnya sudah lama dan sejak dulu ada. Tetapi dulu kami cenderung hanya meneliti saja. Tidak pernah memikirkan apakah hasil penelitian akan bermanfaat secara langsung dan segera bagi program kesehatan atau tidak,” demikian pendapat sejumlah peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan ketika ditanya tentang relasi penelitian yang dilakukannya dengan program dan kebijakan kesehatan.

“Proses reformasi birokrasi yang berjalan sekarang ini harus lebih dipertajam dan kuat menyasar masalah-masalah dasar birokrasi. Harusnya meningkatkan kapasitas birokrasi dalam memenuhi kemauan publik, tetapi hal ini belum terjadi. Yang terjadi sekarang justru bergeser menjadi remunerasi. Hasilnya adalah birokrasi yang semakin mahal tetapi performanya tidak meningkat,” begitu dikatakan Sofian Effendi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menanggapi perkembangan reformasi birokrasi yang telah berjalan hingga sekarang ini.

Pada akhir tahun 2012, untuk kali pertama saya datang lagi ke kantor lama saya. Penelitian disertasi saya tentang kebijakan negara soal ibadah haji sudah hampir rampung, dan sayapun kangen jumpa teman-teman. Senang sekali saya bertemu staf dan peneliti baru. Beberapa sudut kantor masih terlihat sama. Tembok, kursi, meja terlihat agak kusam, meskipun sebenarnya dibanding dulupun tidaklah jauh berbeda. Buku, jurnal, majalah dan buletin masih terpampang di sana, lumayan rapi.

Sebuah organisasi think tank dinilai berkembang jika memenuhi dua hal: akuntabilitas proses dan kualitas pengetahuan. Akuntabilitas terkait dengan transparansi manajemen organisasi. Sementara kualitas pengetahuan menyangkut publikasi hasil penelitian di jurnal akademik. Tulisan ini mengisahkan perubahan berorganisasi di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina dalam menjaga kualitas hasil penelitian di atas fondasi organisasi yang akuntabel.

Sebuah lembaga yang dikelola tanpa Perencanaan Strategis (Renstra) bagai sekelompok pelaut yang berlayar tanpa arah. Tidak ada tujuan yang jelas begitu juga dengan peta jalan untuk meraih tujuan tersebut. Sebelum tahun 2012 Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI sebagai lembaga riset tidak pernah memiliki Renstra atau perencanaan kerja lembaga yang disusun secara berkala.

“Saya tak mengira kalau kami akan seperti sekarang. Semuanya karena Knowledge Sector Initiative. Dulu kami tak bermimpi mendapat undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian Kesehatan untuk mempresentasikan hasil studi,” tutur Bondan Sikoki, pendiri dan pembina SurveyMETER membuka cerita.

RSUD Umbu Rara Meha (RSUD URM) adalah salah satu tumpuan harapan masyarakat Kabupaten Sumba Timur untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tetapi sebelum tahun 2011 jumlah tenaga medis spesialis di rumah sakit ini serba terbatas. Hanya satu dokter spesialis untuk melayani 100 ribu penduduk.

"Yang kita kejar bukan Nobel. Yang kita kejar yaitu selesaikan permasalahan di Indonesia secara profesional. Enggak bisa diselesaikan satu orang, satu generasi," kata Habibie usai pengukuhan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan peluncuran buku SAINS45 di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam, 19 Agustus 2016

Beberapa kursi roda berjejer di ruang tunggu bandara. Pendamping bagi orang dengan disabilitas juga disediakan oleh maskapai penerbangan. Seseorang dengan disabilitas juga tidak perlu lagi menandatangani surat pernyataan sakit berat. Prosedur standar pelayanan penerbangan yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan penumpang disabilitas oleh salah satu maskapai penerbangan. Orang dengan disabilitas lebih mudah untuk berpergian dengan menggunakan pesawat terbang.

Lembaga Penelitian SMERU adalah lembaga yang fokus pada penelitian terkait isu-isu sosial dan ekonomi yang mendesak bagi kepentingan bangsa Indonesia. Sejak berdiri pada 2001, SMERU konsisten berada pada jalur penelitian dan menahan diri untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan advokasi kebijakan publik. Secara khusus SMERU tidak pernah mengawal hasil penelitiannya apakah telah menjadi input kebijakan publik atau tidak. Dalam beberapa kasus, ada beberapa perubahan kebijakan publik yang sejalan dengan rekomendasi penelitian SMERU. Namun, SMERU tidak bisa mengklaim bahwa hal itu terjadi karena penelitian yang dilakukannya.

Titah Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu bukan petir di siang bolong. Titah menteri disambut baik Balitbang KP karena dapat meningkatkan perannya dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagai institusi yang tugas dan fungsinya melakukan penelitian di bidang kelautan dan perikanan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kelautan dan Perikanan (KP), selama ini dianggap masih belum banyak berkontribusi memberikan output atau keluaran yang dibutuhkan direktorat jenderal (dirjen) teknis di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai landasan pengambilan kebijakan. Selama ini, direktorat teknis KKP kadang menggunakan jasa konsultan untuk mengerjakan kajian yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.