Mengulas produktivitas maupun kualitas riset ilmu sosial di Indonesia bersama ALMI.

Universitas sebagai pusat produksi pengetahuan diharapkan mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan berguna bagi masyarakat luas. Namun, meski sudah banyak penelitian dilakukan, belum banyak yang dapat diaplikasikan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KSIxChange #12 bersama dengan Fajri Siregar mengulas bagaimana organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam produksi pengetahuan

KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendorong implementasi Swakelola Tipe III, yaitu kolaborasi pemerintah dan ormas untuk inovasi pembangunan.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar dialog terbuka pada 16 Mei 2019 dengan para pelaku sektor pengetahuan agar bisa mendukung kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy).

Membuat laporan akhir hasil penelitian yang dapat diterima dan diterapkan ternyata tidak mudah. Louise Shaxson dari ODI memberikan insights untuk mengoptimalkan penelitian untuk mempengaruhi kebijakan

Tata kelola harus terus menjadi fokus dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam UU No 5 tahun 2017. Hal ini didiskusikan pada KSIxChange 11 yang bekerja sama dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Provinsi Papua menduduki peringkat terendah dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, demikian juga Provinsi Papua Barat yang berada dalam posisi terendah ketiga. Menjadi tantangan Papua dan Papua Barat ke depan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pengurangan kemiskinan serta meningkatkan perluasan akses dan kesempatan. Demikian terungkap dalam Diskusi Publik Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Sorong pada Rabu 24 April 2019.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan kajian akademis terhadap sasaran peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kajian yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) ini menunjukkan capaian delapan target kebijakan yang tertuang dalam Peta Jalan Menuju JKN 2014-2019.

Sebagai rangkaian pelaksanaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan Road to IDF 2019 yang bertujuan untuk menjaring ide dan gagasan terkait tantangan pembangunan Indonesia, utamanya dalam kerangka tema IDF 2019 “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang dalam Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.”

Cakra Wikara Indonesia (CWI), sebuah lembaga riset politik dan kebijakan publik dengan perspektif gender, mengeluarkan hasil survei mengenai ketimpangan distribusi jabatan tinggi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dan laki-laki pada birokrasi di 34 Kementerian. Hasilnya mengungkapkan bahwa rekrutmen PNS laki-laki dan perempuan memiliki proporsi yang berimbang, namun terdapat ketimpangan yang signifikan dalam perjalanan karier mereka.

Berbeda dengan berbagai negara tetangga dan berbagai negara demokrasi Barat, pengumpulan dan penggunaan data warga sebagian besar tetap tidak diatur di Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat sipil mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan, tetapi ini tidak akan berlaku sebelum pemilihan legislatif dan presiden bulan April, dimana kandidat dan partai politik diharapkan menggunakan data besar untuk lebih efektif menargetkan kampanye mereka.

Pengelolaan pendanaan penelitian sudah bukan lagi menjadi ranah akademisi ataupun birokrasi. Seluruh tahapan dalam proses penyaluran dana penelitian mulai dari aplikasi, pelaporan hingga audit perlu dikelola secara profesional oleh lembaga independen khusus supaya penelitian yang didanai benar-benar memiliki manfaat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indonesia Development Forum 2019 pada Selasa, 29 Januari 2019. Konferensi internasional yang akan digelar 22-23 Juli 2019 ini merupakan kali ketiga yang diadakan oleh Bappenas dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI).

Hasil penelitian yang baik dapat menghasilkan kebijakan publik sesuai kebutuhan. Kebijakan inklusif yang diharapkan para pemangku kepentingan bisa diambil dari praktik baik dan penelitian yang melibatkan kelompok disabilitas. Pelibatan ini bukan menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek penelitian melainkan kelompok yang ikut menginisiasi dan merumuskan kebijakan.