Mengelola Think Tank Pemerintah: Dalam Kotak Hitam

Share

Tweet

Share

Share

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks sehingga mereka mencoba memahami "keberhasilan" untuk memberikan perubahan nyata bagi warganya. Salah satu cara untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah menciptakan lembaga think tank dengan sumber daya yang cakap, yang terdiri dari ahli kebijakan yang erat bekerja dengan pemerintah.

Ada banyak cara untuk mendirikan dan mengelola lembaga think tank, serta dengan banyaknya saran yang saling bertentangan mengenai model mana yang terbaik, sulit untuk mengetahui harus mulai dari mana. Misalnya, bagaimana proporsi staf yang bekerja di tingkat korporat atau pendukung dibandingkan dengan staf yang ditempatkan dalam fungsi penelitian? Bagaimana manajemen senior menerapkan mekanisme penjaminan mutu yang memastikan "suara" yang koheren dan riset yang bermutu tinggi di seluruh organisasi? Pertanyaan-pertanyaan ini kerap tidak dicantumkan dalam literatur akademik, sedangkan lembaga think tank internasional ternama tidak terbuka mengenai cara mereka mengelola urusan internal. Sistem manajemen internal seperti sistem sumber daya manusia, protokol penjaminan mutu atau operasional komunikasi, tetap tertutup bagi kalangan awam.

Makalah ini memberikan panduan konkret bagi mereka yang ingin berkiprah secara efektif di ruang ini. Penulis mewawancarai sejumlah praktisi yang bekerja di lembaga think tank pembangunan ternama. Makalah ini membandingkan bagaimana lembaga think tank yang berpengaruh merancang sistem sumber daya manusia, mekanisme penjaminan mutu, serta komunikasi dan penjangkauan mereka, untuk mengetahui cara paling efektif membantu pemerintah mendapatkan saran yang dibutuhkan.