Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022, Pemerintah Aceh sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan daerah, terutama dengan mengoptimalkan realisasi pembangunan di sisa sepuluh tahun akhir dukungan Otonomi Khusus Aceh. Keinginan tersebut tertuang dalam salah satu misi pembangunan, yaitu: “Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan”.

Mendiskusikan visi batubara nasional dengan mempertimbangkan kondisi 10 tahunan terakhir dan mempertimbangkan dampak yang terjadi (daya dukung dan daya tampung lingkungan) dan; Merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan batubara dan energi nasional

Seminar Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman tentang Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Talk Show " Peran Perempuan dalam Kebijakan Publik di Indonesia"

Public Consultation on revision of PermenPANRB No. 13/2014

“Isu gender adalah langkah pertama yang harus dimiliki oleh Kementerian dan Lembaga, karena tanpa mengetahui isu gender di bidangnya mereka tidak akan mampu menentukan kegiatan yang tepat untuk mengatasi isu gender tersebut”

Public Consultation on RPP Management PPPK

Experiences and lessons learned in heading an institution widely recognised as leading in research excellence.

Achieving policy influence is not the same as supporting evidence-informed policy making. However, the two are often conflated. Policy influence refers to a supply-driven model where the results of one or more research studies are promoted with the aim of achieving some changes in policy.

Seminar setengah hari ini dilakukan dalam format kelompok besar dengan mengundang para pemangku kepentingan yang memberikan masukan dan tanggapan pada penemuan penelitian.

Kebijakan insentif perpajakan merupakan kebijakan dianggap penting dan menjadi salah satu pendorong berkembangnya kegiatan filantropi dan sektor nirlaba di berbagai negara.

Bagaimana proyeksi 100 tahun kemerdekaan Indonesia? Apakah Indonesian Science Agenda bisa menjadi panduan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan ideal pendirian bangsa? Pertanyaan-pertanyaan ilmiah mendasar ini merupakan perwujudan mimpi bersama akan Indonesia yang lebih baik dan kegelisahan akademik yang dirasakan para ilmuwan muda ketika melakukan penelitian di bidangnya masing-masing.

Pada 2004, Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan Inggris atau DEFRA menerapkan sebuah pendekatan sistematis, yang dikenal sebagai Strategi Investasi Berbasis Bukti (EIS), untuk meningkatkan bagaimana DEFRA memperoleh dan menggunakan bukti yang berguna untuk keperluan kebijakan. EIS dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: 2006-2010, 2010-2013, dan 2014-2018. Sesi berbagi pengetahuan yang akan datang akan membahas ketiga proses EIS yang membantu DEFRA untuk memastikan anggaran dan staf selaras untuk menghasilkan basis bukti yang membantu EIS dalam mencapai prioritas kebijakan. Beberapa pelajaran dari EIS mungkin berguna untuk pejabat pemerintah Indonesia dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik. Strategi Investasi Berbasis Bukti akan dipaparkan oleh Louise Shaxson, peneliti pada program Research & Policy in Development (RAPID), Overseas Development Institute (ODI), London, sementara Arnaldo Pellini dari Knowledge Sector Initiative akan memimpin jalannya diskusi.

Sejak 2006, Indonesia sudah memiliki Agenda Riset Nasional (ARN) namun masih banyak pertanyaan mengenai dokumen nasional ini. Apa isi ARN? Siapa yang menyusun ARN? Bagaimana dokumen ARN ini disusun dan untuk siapa? Di balik berbagai pertanyaan ini, mungkin sebuah pertanyaan dasar mencuat. Apakah Indonesia membutuhkan ARN?

Bagaimana pengetahuan dihasilkan dalam masyarakat berkembang (emerging society)? Apa saja peran institusi dalam memproduksi pengetahuan? Bagaimana pengetahuan dan institusi terbentuk? Seminar ini membahas landasan produksi pengetahuan dalam konteks pembangunan.