Better Policies Better Lives TM
Provinsi Papua menduduki peringkat terendah dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, demikian juga Provinsi Papua Barat yang berada dalam posisi terendah ketiga. Menjadi tantangan Papua dan Papua Barat ke depan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pengurangan kemiskinan serta meningkatkan perluasan akses dan kesempatan. Demikian terungkap dalam Diskusi Publik Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Sorong pada Rabu 24 April 2019.
Konten Terkait
Berita Terkini15-05-2019

Road to IDF 2019 Sorong: Tantangan Papua Menuju Ekonomi Inklusif

Provinsi Papua menduduki peringkat terendah dalam indeks pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia, demikian juga Provinsi Papua Barat yang berada dalam posisi terendah ketiga. Menjadi tantangan Papua dan Papua Barat ke depan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan dan pengurangan kemiskinan serta meningkatkan perluasan akses dan kesempatan. Demikian terungkap dalam Diskusi Publik Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2019 di Sorong pada Rabu 24 April 2019. 

“Secara aksesibilitas, Sorong sangat memberi kemudahan. Karena itu, ada beberapa proyek percontohan dari pemerintah pusat yang dilakukan di Kota Sorong, seperti menjadi kawasan strategis nasional, kegiatan pengembangan nasional, serta rencana detail perbatasan negara. Kami berharap potensi-potensi yang ada bisa lebih tergali dan dimaksimalkan,” kata Sekretaris Bappeda Kota Sorong, Onesimus Assem.

Onesimus Assem memaparkan Kota Sorong memiliki luas 1.105 kilometer, termasuk ukuran kecil untuk kabupaten/kota di Indonesia. Namun dari jumlah penduduk, Kota Sorong termasuk kategori kota sedang dengan 395.000 penduduk.  Terdapat 10 distrik dengan 41 kelurahan di Kota Sorong.

Karena letaknya, Kota Sorong memiliki potensi penting sebagai pintu gerbang masuk maupun keluar dari Papua. Di Sorong pula terdapat pelabuhan tujuan maupun transit dengan aktivitas ekspor dan impor.

Ke depan, Onesimus berharap, berbagai potensi di Kota Sorong dapat terangkat. Pemerintah pusat dapat mendukung apa yang menjadi kebutuhan di daerah tersebut agar dapat memaksimalkan potensinya, dan dengan demikian kesejahteraan warga dapat meningkat.

Eka Chandra Buana, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas menyebutkan dalam Temuan Studi Growth Diagnostic terungkap beberapa kelemahan di beberapa bidang mulai dari regulasi, sektor fiskal, infrastruktur, tenaga kerja dan sumber daya manusia. Karena itu, diperlukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Reformasi yang telah dilakukan hingga 2017 diantaranya; meningkatkan investasi dan iklim usaha, melakukan reformasi fiskal, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor prioritas di bidang industri dan pariwisata. Saat ini, pemerintah fokus pada bidang teknologi dan informasi dengan penguatan kualitas tenaga kerja yang adaptif dengan teknologi digital.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas, Oktorialdi menyebutkan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045. Saat itu, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318 juta orang. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan generasi muda agar berkualitas dan mampu bersaing dalam era transformasi digital di pasar kerja saat ini.

Diperkirakan, 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi, 30 persen pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin canggih, dan 26 pekerjaan baru tercipta dengan kebangkitan ekonomi daring pada 2022. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan lunak maupun keras yang harus dikuasai oleh generasi muda.

Terkait pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Bima, NTB, Sulistya memaparkan langkah masa depan Bima melalui pengembangan pendidikan berbasis bahasa lokal hasil kerjasama Program INOVASI. Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni memperlihatkan potensi keindahan alam Sumba dan tantangan pengembangan sumber daya manusia yang perlu menjadi titik perubahan dalam diskusi Inspirasi yang dipandu Ottow Sineri dari Bakti Foundation

Maka, selain mempersiapkan dan menciptakan lapangan kerja, dorongan terhadap pelaku UMKM serta pelaku wirausaha sosial diperlukan. Talenta dan pengembangan pasar lokal juga menjadi prioritas agar terjadi pemerataan pembangunan wilayah.

Mewujudkan Model Bisnis Berkelanjutan

Dalam diskusi publik yang diadakan di Sorong ini muncul ide-ide kreatif dari berbagai komunitas yang mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Papua dan Papua Barat. Lebih dari 100 peserta antusias berbagi ide dan mimpi, dari pelatihan digital marketing, pengembangan usaha udang dan rumput laut ke pasar internasional, hingga langkah mewujudkan hutan wisata mangrove Muara Victory dengan suvenir khas noken. 

Fitrian Ardiansyah, Founder dan Executive Chairman Inisiatif Dagang Hijau (IDH) mengungkapkan produksi dan perdagangan yang berkelanjutan dapat mengubah pasar dan investasi sehingga bermanfaat lebih bagi masyarakat dan bumi. 

Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh IDH yaitu membuat model bisnis yang berkelanjutan dalam budidaya kopi, kakao, ikan, kelapa sawit, dan kehutanan di berbagai wilayah Indonesia. Contoh, model bisnis kopi berkelanjutan dimulai dari program replanting, peningkatan kapasitas, fasilitas proses kopi di desa, akses ke pasar, hingga akses pembiayaan.

Namun, Fitrian menyebutkan, investasi hijau juga menghadapi beberapa tantangan ke depan, seperti membangun sistem agribisnis yang sesuai daya dukung lingkungan sehingga perlu ada pendidikan kewirausahaan dan keterampilan, serta membangun model bisnis yang sesuai. Semua ini bertumpu pada generasi muda dan teknologi. 

Selain itu, perlu membangun sistem pendukung seperti logistik dan infrastruktur yang tepat. Perlu upaya menarik investasi yang bertumpu kepada nilai, namun dengan pengembangan skala ekonomi yang luas. Bersama kita perlu mendorong perbaikan tata pemerintahan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat dengan pengusaha, perlindungan hutan, dan budaya.

Beberapa profesi hijau yang potensial menjadi peluang kerja masa depan yang inklusif meliputi beberapa sektor, mulai di bidang agribisnis, ekowisata, logistik, industri kreatif, hingga teknologi dan energi. Papua dapat mengoptimalkan potensi yang ada dengan mengedepankan prinsip hijau tersebut.

Billy Mambrasar dari Kitong Bisa menginspirasi peserta Road to IDF dalam mengembangkan pemuda dan perempuan Papua dengan pendidikan kewirausahaan dan bahasa Inggris melalui Pusat Belajar Kitong Bisa. Menurut Billy, mama-mama Papua merupakan sosok kuat yang berjasa menggerakkan ekonomi Papua. 

Menanggapi presentasi peserta Road to IDF 2019, Githa Anathasia, penggiat kampung wisata di Arborek, Papua Barat dan pemilik Arborek Dive Shop menyebutkan semua mimpi-mimpi itu akan terwujud hanya dengan satu langkah kecil, yaitu memulainya. 

“Kenali potensi kalian masing-masing, lihat permintaan pasar seperti apa. Jangan lupa kembangkan inovasi-inovasi!” kata Githa.

Selengkapnya dapat dibaca melalui : Indonesia Development Forum 2019

IDF merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Pemerintah Australia, melalui Knowledge Sector Initiative (KSI).

Topik : indonesia development forum
Berita Terkini Lainnya

KSIxChange #12 bersama dengan Fajri Siregar mengulas…

KSI dan AKATIGA kembali bekerjasama dengan Lembaga…

Tata kelola harus terus menjadi fokus dalam pemajuan…

Membuat laporan akhir hasil penelitian yang dapat…

Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi…

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas…