Pengembangan Kebijakan yang Dipimpin oleh Pelaku Lokal - KSI dan Para Mitra pada Konferensi Australasian Aid 2017

Tujuan Konferensi Australasian Aid 2017 adalah mempertemukan peneliti dari Australia, negara-negara Pasifik, Asia, dan negara-negara lainnya, yang bekerja di bidang bantuan dan pengembangan kebijakan internasional, untuk berbagi wawasan, mempromosikan kolaborasi, serta membantu memajukan komunitas penelitian. Konferensi ini merupakan konferensi bergengsi yang diselenggarakan di Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), serta dihadiri oleh sekitar 250 peserta.

oleh Siti Ruhanawati

Tujuan Konferensi Australasian Aid 2017 adalah mempertemukan peneliti dari Australia, negara-negara Pasifik, Asia, dan negara-negara lainnya, yang bekerja di bidang bantuan dan pengembangan kebijakan internasional, untuk berbagi wawasan, mempromosikan kolaborasi, serta membantu memajukan komunitas penelitian. Konferensi ini merupakan konferensi bergengsi yang diselenggarakan di Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), serta dihadiri oleh sekitar 250 peserta.

Konferensi tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri, Hon Julie Bishop MP, dengan Michael Woolcock sebagai pembicara utama. Michael Woolcock merupakan Lead Social Development Specialist Bank Dunia dan salah satu penulis sebuah buku baru berjudul “Building State Capability: Evidence, Analysis, Action”. Sejalan dengan pergeseran negara berkembang menjadi negara maju, Woolcock berpendapat bahwa mereka perlu memiliki seperangkat keterampilan baru untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih rumit, dengan menggunakan “pendekatan berbasis masalah, yang iteratif dan adaptif.”

KSI mengadakan sebuah sesi kelompok pada konferensi tersebut, yang bertemakan “Pengembangan kebijakan yang dipimpin oleh aktor lokal: pendekatan-pendekatan baru berbasis bukti dari Indonesia”. Tiga perwakilan mitra KSI (SMERU, PSHK, dan PKMK UGM) memaparkan makalah dalam sesi ini, dengan Profesor Veronica Taylor dari ANU sebagai moderator. Sesi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan inisiatif kebijakan berbasis bukti di Indonesia serta keterbukaan pemerintah terhadap penelitian dan saran bagi kebijakan. Luhur Bima dari SMERU mempresentasikan “Bantuan dan Proses Kebijakan: Pengalaman Lembaga Penelitian SMERU dalam Merumuskan Kebijakan Anti-Kemiskinan (Aid and Policy Process: The SMERU Research Institute's Experience in Formulating Anti-Poverty Policy)”; Gita Putri dari PSHK mempresentasikan “Agenda Reformasi Mahkamah Agung Indonesia dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil (Indonesia’s Supreme Court Reform Agenda and the Role of Civil Society Organisations)”; dan Shita Listyadewi Widodo dari PKMK-UGM mempresentasikan “Melengkapi Sambil Berjalan: Kebijakan Jaminan Kesehatan di Indonesia (Make Up As We Go: Universal Health Coverage Policy in Indonesia)”. Ketiga makalah tersebut menggambarkan metode kerja yang berbeda dari ketiga lembaga yang didukung KSI dalam memengaruhi kebijakan publik. Makalah-makalah tersebut juga menekankan adanya peningkatan ketanggapan dari kepemerintahan Jokowi. Pembelajaran utama dari konferensi ini adalah pentingnya berfokus pada pelaksanaan serta melakukan upaya dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari seberapa komprehensif dan berhasilnya sebuah bantuan pembangunan, keberlanjutan pembangunan akan tetap bergantung pada kapasitas dalam menerapkan inovasi dan metode kerja yang baru. Beberapa makalah menunjukkan bahwa kerja sama perorangan, kelompok, dan kelembagaan merupakan pendorong utama dari perubahan sosial. Kerja sama dan kemitraan strategis seringkali lebih efektif dalam mencapai kesetaraan gender dan hasil pembangunan lainnya, dibandingkan dengan lembaga atau orang yang bekerja sendiri.  

  • Bagikan: