Centre for Strategic and International Studies (CSIS) adalah organisasi nirlaba independen yang didirikan pada 1 September 1971. CSIS berfokus pada studi berorientasi kebijakan ekonomi domestik dan internasional, politik dan perubahan sosial, dan masalah hubungan internasional. Di tahun 2018, pasca bencana gempa bumi di Palu-Donggala, CSIS melihat betapa buruknya kondisi berbagi-ilmu (knowledge-sharing) untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Oleh karena itu, CSIS mengembangkan unit penelitian yang menjadi platform pertemuan untuk mengumpulkan wawasan yang relevan dari pelaku multi disiplin, menghasilkan rekomendasi kebijakan, dan mempertahankan pemikiran kritis tentang penanggulangan bencana. Lembaga yang menduduki peringkat ke-2 untuk kategori think tank terbaik di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Pasifik menurut indeks Go To Think Tank Global 2020 ini telah mengarahkan timnya untuk menghasilkan analisis penelitian kebijakan yang berkualitas tentang COVID-19 selama pandemi.
Perspektif Multi Aspek
CSIS menghasilkan analisis penelitian kebijakan tentang COVID-19 dari berbagai perspektif, diantaranya penanggulangan bencana, ekonomi, serta sosial-politik. Pengetahuan dibagikan melalui penerbitan CSIS Commentaries, sebuah platform bagi para sarjana dan peneliti untuk menulis pengarahan tentang isu-isu strategis. CSIS Commentaries telah diunduh lebih dari 90 ribu kali sejak pertama kali diterbitkan pada Maret 2020. Hal ini menunjukan pesatnya diseminasi, luasnya jangkauan publik, serta tingginya relevansi penelitian kebijakan yang dilakukan CSIS dalam keadaan pandemi COVID-19.
Pada April 2020, CSIS membangun kemitraan baru dengan Facebook untuk memanfaatkan big data yang dimilikinya yakni Peta Pencegahan Penyakit Facebook. Data tersebut mendukung CSIS untuk mengembangkan analisis dan wawasan tentang pergerakan manusia dan untuk menginformasikan rekomendasi kebijakannya selama pandemi COVID-19.
Lebih lanjut, CSIS resmi meluncurkan dasbor COVID-19 pada 28 Juli 2020. Portal satu pintu untuk temuan penelitian COVID-19 ini memuat berbagai indeks, matriks keadaan ekonomi dan kesehatan, peta penyebaran COVID-19 di Indonesia, termasuk CSIS Commentaries dan webinar. Peta penyebaran COVID-19 di Indonesia adalah peta persebaran data kasus aktif, akumulasi kasus kematian, Indeks Pergerakan dan Indeks Intensitas Covid-19 pada tingkat provinsi dan nasional. Indeks Pergerakan diperoleh dari data Facebook Range Map. Semakin tinggi indeks, menandakan pergerakan di suatu provinsi telah meningkat dibanding baseline pada bulan Februari. Sementara itu, Indeks Intensitas dihitung dari tiga sub-komponen indeks, yakni indeks kematian, indeks pertumbuhan, dan indeks kasus aktif. Semakin tinggi nilai dari indeks intensitas COVID-19 menandakan memburuknya perkembangan kasus COVID-19.
Dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan kesehatan, dasbor COVID-19 memuat Matriks Keadaan Ekonomi dan Kesehatan. Matriks ini membandingkan perubahan keadaan ekonomi dan kesehatan suatu daerah terhadap tanggal 4 Juni 2020, saat DKI Jakarta mengumumkan penghentian PSBB. Lebih lanjut, data tingkat inflasi bahan makanan, harga berbagai komoditas makanan seperti gula putih, beras, daging ayam, daging sapi, telur dan makanan pokok lainnya juga dimuat dalam dasbor ini.
Salah satu aspek yang belum banyak digali dalam proses penanganan pandemi ialah pada sisi sosio-kultural. Untuk itu, CSIS merilis survei perilaku Persepsi, Efektifitas, dan Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19. Survei yang dilakukan di DKI Jakarta dan DIY Yogyakarta pada awal tahun 2021 ini meliputi tiga isu yakni penyebaran COVID-19, tanggung jawab sosial, dan program vaksinasi. Hasil survei menemukan bahwa tingkat pengetahuan publik di Jakarta dan Yogyakarta terhadap COVID 19 baik dari metode transmisi gejala dan jenis jenis penyakit komorbid sudah cukup tinggi. Sementara itu, uji statistik menunjukkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap COVID 19. Namun, hampir 40 persen responden di Jakarta dan 27,5 persen di Yogyakarta mengaku tidak bersedia divaksin.
Selain dasbor COVID-19, CSIS menerbitkan buku “Indonesia dan COVID-19: Pandangan Multi Aspek dan Sektoral” yang mengupas tuntas perkembangan upaya penanganan COVID-19 di Indonesia dari berbagai aspek. Dalam buku ini, terdapat sebelas aspek yang dianalisis dalam kaitannya dengan Indonesia dan COVID-19, di antaranya aspek hubungan internasional dan perbandingan politik, kebijakan sektor digital dan pendataan, pertahanan dan tata kelola keamanan, manajemen kebencanaan dan lingkungan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, kebijakan publik dan kepemerintahan, hukum dan sejarah, keagamaan dan kebudayaan, perkotaan, serta aspek kelompok rentan dan inklusi sosial. Dalam peluncuran buku ini, hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjadi keynote speaker sekaligus meresmikan Nota Kesepahaman antara BNPB dengan CSIS untuk melembagakan kerjasama dalam produksi pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang kebencanaan di Indonesia.
Logika Program untuk Memperkuat Mitigasi
CSIS membangun logika program bersama seorang fasilitator melalui rangkaian diskusi mengenai capaian yang dituju, kegiatan dan keluaran yang diperlukan, serta analisis akan pemangku kepentingan yang tepat termasuk media. Sejak dua tahun ke belakang, beragam kerja sama telah berlangsung antara Disaster Management Research Unit (DMRU) CSIS dengan BNPB. Melalui logika program, CSIS memetakan jalan untuk mencapai hubungan yang lebih kuat dan formal dengan BNPB. CSIS menetapkan jumlah dan bentuk produk pengetahuan, ragam dan arah berbagai kegiatan advokasi, serta rencana pelibatan media.
Nota Kesepahaman yang ditandatangani BNPB dan CSIS memformalkan bentuk kerja sama kedua institusi dan menjadi payung bagi Perjanjian Kerja Sama (PKS) atara CSIS dengan berbagai direktorat di dalam BNPB. Melanjutkan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, PKS pertama sudah ditandatangani antara CSIS dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB. CSIS dan Pusdatin BNPB bersepakat untuk berbagi data lebih dalam, mengembangkan bersama kajian-kajian dan rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan dan manajemen bencana, mengolah pengetahuan dan institutional memory yang dimiliki BNPB, serta bersama-sama memperdalam dan memperluas kerja sama internasional. Dengan adanya Nota Kesepahaman dan PKS ini, diharapkan CSIS bisa lebih jauh berkontribusi dalam usaha memitigasi bencana, baik bencana alam maupun non-alam, di Indonesia.
CSIS juga diundang dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI untuk membahas Revisi Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Ketua Panja Komisi VII, UU ini perlu direvisi mengingat ragam bencana yang semakin banyak, frekuensi yang semakin sering, korban harta dan jiwa yang meningkat, sehingga institusi penanggulangan bencana perlu diperkuat. Ke depannya, masih ada beberapa RDP yang akan dilakukan dalam rangka Revisi UU yang merupakan inisiatif DPR RI. Ikut serta CSIS dalam hal ini diharapkan dapat menghasilkan UU yang jauh lebih baik dan berdasarkan bukti yang kuat. CSIS terus mengadvokasi bahwa mitigasi bencana harus dijauhkan dari politik jangka pendek dan melihat kepentingan bersama untuk memperkuat kesiapan bencana di Indonesia.
Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI)
Dukungan yang diberikan KSI terutama berupa skema pendanaan yang fleksibel dan fasilitasi pembuatan logika program, mendukung CSIS dalam mendesain dan melakukan beragam kegiatan penelitian dan advokasi untuk mencapai visi mereka. CSIS telah merealokasi sebagian dana dari Hibah Kemitraan Strategis yang diberikan KSI untuk melakukan penelitian kebijakan tentang cara terbaik menanggapi COVID-19 di Indonesia. Pada bulan Agustus, CSIS menerima Hibah Kemitraan Strategis tahun kedua, yang bertujuan untuk melakukan penelitian kebijakan tentang aspek sosial budaya dari perilaku masyarakat selama pandemi. Dukungan dari KSI memungkinkan CSIS untuk memperkuat proses pengetahuan-ke-kebijakan yang dilakukan CSIS dalam konteks pandemi COVID-19.
