Indonesia perlu bersandar pada pengetahuan dan inovasi untuk mengelola perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, merata, dan produktif. Negara-negara berkembang yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah telah beralih dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berbasis pengetahuan yang inklusif, sebuah ekonomi yang sumber kekuatannya berasal dari produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Berbagai negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan pun terbukti lebih tangguh dalam menghadapi emerging issue, seperti pandemi COVID-19. Sebagai langkah menuju ekonomi berbasis pengetahuan, ekosistem pengetahuan dan inovasi haruslah dibentuk dan terus ditingkatkan untuk menjadi fondasi pembangunan.
Demikian bahasan dalam Kompas Talks yang mengangkat tema “Improving the Knowledge & Innovation Ecosystem for a Better Indonesia” pada Selasa (16/3). Diskusi daring ini diadakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) bersama dengan Harian Kompas. Hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo serta peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Dewi Fortuna Anwar. Selain itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani dan Direktur Unilever Indonesia Herni Raharja juga hadir sebagai penanggap. Acara yang dimoderatori Redaktur Senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudi ini disiarkan secara langsung di kanal Youtube Harian Kompas.
Pada kesempatan kali ini, beberapa pokok bahasan diambil dari Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi juga. Cetak Biru merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan mitra ekosistem pengetahuan dalam rangka menyusun strategi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan pembangunan yang lebih besar dalam tahun-tahun mendatang, melalui pengetahuan dan inovasi.
Acara dibuka oleh Kirsten Bishop, Minister Counselor Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Ia mengapresasi terobosan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi. Sejumlah kebijakan yang mendukung telah diterbitkan. Mulai dari kebijakan satu data, UU Sisnas Iptek, pembentukan BRIN hingga dana abadi riset. Semua itu sangat penting bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Australia merasa terhormat dapat terus mendukung pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan pengetahuan untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti,” katanya.
Dewi Fortuna Anwar mengatakan, hal mendasar dalam upaya penguatan ekosistem pengetahuan dan dan inovasi adalah perangai ilmiah. Istilah yang dilontarkan Jawaharlal Nehru pada 1948 ini digunakan untuk menyebut watak bertualang guna mengggali kebenaran dan pengetahuan baru yang melibatkan sikap keterbukaan untuk berani mengubah pendapat lama berdasar bukti baru. Perangai ilmiah dari aktor pengetahuan dan inovasi akan sangat berkontribusi pada daya tahan inovasi di suatu negara. “Dalam aspek pengambilan keputusan, ini akan mendorong kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.
Situasi perangai ilmiah dan inovasi di Indonesia bisa dilihat dari sejumlah indikator. Global Innovation Index 2020 menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 131 negara, paling rendah di antara negara ASEAN. Data lainnya menunjukkan bahwa ilmuwan Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar jurnal predator, dengan angka 16,73 persen. Selain itu, ada isu plagiarisme di kampus. Akademisi mengejar angka kredit untuk meningkatkan karirnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) sehingga mengabaikan kualitas dan reputasi publikasi.
Melihat hal itu, perlu ada upaya serius untuk memperbaiki perangai ilmiah baik di level individu, ekosistem yang mendorong pengetahuan, serta ekosistem yang mendorong inovasi. “Perangai ilmiah adalah elemen penting dari ekosistem pengetahuan dan inovasi, serta sekaligus dibentuk oleh ekosistem pengetahuan dan inovasi itu sendiri,” tandasnya.
Suharso Monoarfa menjelaskan, dalam visi Indonesia 2045, Indonesia akan menjadi negara maju yang berpenghasilan tinggi. Upaya pencapaian visi itu harus dibangun dengan fondasi pengetahuan dan inovasi. “Untuk memperbaiki ekosistem pengetahuan dan inovasi, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memastikan sejumlah strategi prioritas dalam cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi diakomodir dalam rencana kerja pemerintah. Ini akan dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah terkait dan Bappenas sebagai clearing house akan mencoba mengawalnya. Kedua, memastikan cetak biru tersebut terintegrasi ke dalam RPJMN bahkan untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Ketiga, memastikan proses diskusi multilateral berjalan baik dan efektif, kata Menteri Suharso. Ia menambahkan bawah pengetahuan bukan lagi sekadar sektor, melainkan landasan pembangunan.
Bambang Brodjonegoro mengatakan, selama ini ekonomi Indonesia lebih berbasis pada sumber daya alam dan efisiensi struktur perekonomian. Belajar dari pengalaman negara lain, eknomi berbasis inovasi yang inklusif terbukti tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga menekan angka kemiskinan. Ketika perekonomiannya tumbuh hingga menjadi negara dengan pendapatan terbesar di dunia, China juga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan menjaga pemerataan pendapatan. “Ekonomi berbasis inovasi bukan hanya berorientasi pertumbuhan, tapi juga pemerataan ekonomi dan penghapusan kemiskinan,” ujarnya.
Untuk mencapai hal itu, Indonesia perlu fokus melakukan inovasi di sektor yang unggul dan penting, yakni sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam dan teknologi digital. Selain itu, riset-riset dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan perlu terus didorong bersamaan dengan upaya menghubungkan aktor pengetahuan dengan pelaku usaha.
Terkait dengan penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa ASN punya peran penting. ASN menjadi perantara dalam penggunaan pengetahuan untuk analisis kebjakan, menghasilkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan (litbangjirab), serta menyusun kebjakan yang mendukung produksi dan diseminasi pengetahuan. “KemenPANRB berperan memastikan implentasi cetak biru pengetahuan dan inovasi dengan mendorong kebijakan yang mendukung,” jelasnya.
Menanggapi paparan narasumber, Aviliani mengatakan bahwa visi Indonesia 2045 membutuhkan integrasi antarberbagai pihak, mulai dari antarkementerian, pelaku sektor dan impor, akademisi dengan pelaku usaha dan dan sebagainya. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing, subtitusi impor dan meningkatkan ekspor. Untuk itu, yang perlu didorong adalah inovasi di sektor kompetitif. Swasta sebenarnya bisa melakukan inovasi selama didukung dengan sistem insentif yang baik karena inovasi butuh biaya tinggi. Salah satunya adalah insentif pajak. “Tidak harus semua sektor, tapi mana sektor yang multiplier effect-nya tinggi,” katanya.
Herni Raharja menuturkan, kerja sama untuk inovasi memang sangat dibutuhkan. Pihaknya sudah menggunakan hasil penelitian dari lembaga penelitian pemerintah maupun perguruan tinggi. Sejak 2001, misalnya, Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan kedelai hitam malika sebagai bahan kecap. Kerja sama semacam itu juga dilakukan dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan sebagainya. Di bidang agrikultur, pihaknya masih sangat membutuhkan pengetahuan dan inovasi. Selain itu, peningkatan SDM untuk mendorong tranformasi digital juga sangat diperlukan karena Indonesia masih sangat kekurangan SDM di bidang tersebut.
Pengembangan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi merupakan kunci bagi Indonesia untuk dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan kunci telah berkomitmen untuk bekerja secara sinergis agar dapat membentuk dan terus meningkatkan ekosistem tersebut.
