Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi Atasi Dampak Covid-19

Diskusi online ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Knowledge Sector Initiative bersama Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Center for Innovation Policy and Governance, dan Katadata berusaha mengatasi hambatan terhadap sistem pengetahuan dan inovasi dengan cara yang efektif dan melihat praktik baik negara lain. Simak ulasannya dan unduh materi presentasi melalui tombol di bawah ini

Pandemi virus corona atau COVID-19 memberikan peluang bagi penguatan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Ekosistem yang terdiri dari Pemerintah Indonesia, akademisi atau lembaga think tank, dan sektor privat memprioritaskan penelitian di beberapa bidang seperti kesehatan masyarakat, kedokteran, penggunaan big data, dan ekonomi.

Pada awal tahun 2020, KSI bekerja sama dengan Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) untuk menyusun concept note ekosistem pengetahuan dan inovasi Indonesia. Dalam konsep tersebut tertuang, apabila Indonesia pada tahun 2045 ingin mempunyai ekonomi berbasis pengetahuan, yang perlu diwujudkan dengan perbaikan/pembenahan ekosistem pengetahuan dan inovasi.

“Hal ini perlu untuk diwujudkan guna menghindari ‘jebakan pendapatan menengah’ (middle-income trap), pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan pada keunggulan komparatif sumber daya, akan tetapi mulai bergerak pada pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan melalui penguasaan Iptek,” kata peneliti senior sekaligus Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar pada paparan pembuka dalam acara diskusi yang bertajuk ‘Diskusi Kebijakan: Penanggulangan COVID-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi’ yang digelar secara online berkat kerja sama Katadata dan Knowledge Sector Initiative (KSI) pada hari Senin, 22 Juni 2020.

Maka, pandemi Covid-19 menjadi salah satu bentuk “wake-up-call” bahwa Indonesia sangat membutuhkan pengetahuan dan inovasi untuk mewarnai kebijakan dan menjadi dasar dari pembuatan kebijakan publik. Dalam implementasinya, ekosistem pengetahuan maupun inovasi membutuhkan kapasitas negara (state capacity) untuk menggerakkan semua elemennya. Kapasitas negara ini tercermin dari kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dan kapasitas sumber daya manusia ASN-nya (civil service capacity) yang kinerjanya terlihat dari tingkat efisiensi dan efektivitas proses dan tata kelola pemerintahannya.

“Kami telah mencoba menerapkan triple helix di dalam Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID-19 untuk menghubungkan dunia penelitian dengan dunia industri dan pemerintah,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro.

Konsorsium Riset dan Inovasi beranggotakan lembaga penelitian di bawah Kemenristek seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, beberapa perguruan tinggi, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan serta melibatkan dunia usaha baik swasta maupun perusahaan negara (BUMN). Konsorsium ini mempunyai fokus membantu mencegah, mendeteksi cepat COVID-19 melalui riset inovasi seperti vaksin, suplemen, pengobatan, dan teknologi kesehatan.

Menteri Bambang mengatakan pandemic COVID-19 membuktikan bahwa ekosistem riset dan inovasi yang pada kondisi normal sulit digerakkan, ternyata berjalan baik saat kondisi genting. Semua elemen berkolaborasi dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan solusi penanganan pandemi. Ia mencontohkan inovasi alat tes dan ventilator yang didesain oleh lembaga penelitian dapat diproduksi oleh BUMN dan perusahaan farmasi. Padahal sebelumnya, tak ada perusahaan di Indonesia yang mau memproduksi dan lebih memilih mengimpor ventilator.

Karena itulah, Menteri Bambang berharap ekosistem riset dan inovasi bisa tetap berjalan baik setelah pandemi usai. Pemerintah Indonesia akan terus mendorong pihak swasta terlibat langsung dan riset dan pengembangan (R&D) agar lebih banyak inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Caranya dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

Sementara itu, ekosistem pengetahuan dan inovasi di masa pandemi tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan dan ekonomi melainkan juga terkait pelayanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan inovasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk menuju birokrasi yang responsif, adaptif, dan berbasis IT. Caranya dengan menghasilkan kebijakan pelayanan publik berbasis bukti dan data.

“Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi antar-instansi pemerintah dan antar-litbang pemerintah pusat maupun daerah agar dapat saling transfer data dan menghindari tumpang tindih data,” kata Menteri Tjahjo.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan peranan pimpinan sangat menentukan ekosistem pengetahuan dan inovasi di instansi pemerintah. Salah satu peran pimpinan dapat ditunjukkan melalui kebijakan menyertakan indikator inovasi sebagai bagian dari penilaian kerja, baik secara organisasi maupun perorangan. Setiap unit kerja di instansi pemerintahan, kata Tjahjo, harus mampu menciptakan inovasi sekecil apapun.

Menanggapi kebijakan pemerintah terkait ekosistem inovasi dan pengetahuan,  Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar mengatakan Indonesia sudah mempunyai elemen-elemen untuk mewujudkan ekosistem tersebut. Elemen tersebut adalah kerangka regulasi, mekanisme insentif atau pendanaan, tata kelembagaan, kerangka tata kelola dan akuntabilitas, dan pembangunan sumber daya manusia.

“Jika kelima elemen tersebut bisa bekerja, maka akan mengeluarkan komersialisasi hasil-hasil penelitian, perbaikan proses bisnis dari hasil-hasil penelitian, pembuatan kebijakan publik, model tata kelola pemerintahan, dan perubahan di masyarakat yang komprehensif berdasarkan bukti dari hasil-hasil penelitian,” kata Profesor Dewi.

Sedangkan peneliti senior CIPG Yanuar Nugroho pembangunan ekosistem inovasi dan pengetahuan menjadi syarat mutlak  bila ingin mewujudkan negara maju. Negara perlu hadir dan mengorkestrasi agar ekosistem ini berjalan dengan baik karena tantangan pembangunan tak hanya teknologi tetapi yang lebih besar adalah sumber daya manusia.

“Penting mewujudkan ASN yang luwes dan berkapabilitas dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk menyelamatkan masyarakat. Ekosistem pengetahuan dan inovasi harus terinternalisasi di ASN,” kata Yanuar.

Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Allaster Cox yang turut hadir dan memberikan sambutan pembuka pada Diskusi Kebijakan ini. Ia  mengatakan Pemerintah Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi COVID-19 melalui program kerja sama pembangunan. Caranya, Pemerintah Australia melalui KSI bermitra dengan think tank lokal dan mendanai penelitian baru yang dapat digunakan menjadi dasar penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Sampai dengan bulan Juni, mitra KSI telah menghasilkan 115 kertas kebijakan yang berkaitan dengan COVID-19 di berbagai topik mulai dari dampak kesehatan dan kemiskinan terhadap pemulihan ekonomi hingga kesetaraan gender dan inklusi sosial,” kata Kuasa Usaha Australia untuk Indonesia Allaster Cox.

Kajian-kajian ini memberikan informasi real-time kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah sehingga dapat membantu dalam menyusun respon untuk membantu masyarakat yang terkena dampak.  Untuk jangka panjang, Allaster percaya akses ke penelitian yang berkualitas tinggi dan inovasi komersial akan menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Diskusi online ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Knowledge Sector Initiative bersama Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Center for Innovation Policy and Governance, dan Katadata berusaha mengatasi hambatan terhadap sistem pengetahuan dan inovasi  dengan cara yang efektif.**