Masuki Normal Baru, Kerja Sama Pembangunan Perlu Fokus Baru

Skema kerja sama pembangunan yang ada perlu difokuskan kembali supaya bisa mendorong pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 di masa new normal atau normal baru. Simak ulasan lebih lanjut dari acara KSIxChange#23 bersama dengan dan Bappenas dan mitra pembangunan

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak besar tidak hanya di sektor kesehatan namun juga sektor ekonomi di seluruh dunia. Untuk itu, skema kerja sama pembangunan yang ada perlu difokuskan kembali supaya bisa mendorong pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 di masa new normal atau normal baru.

Pentingnya kerja sama internasional di masa normal baru tersebut didiskusikan dalam rangkaian KSIxChange ke 23 yang digelar melalui sesi webinar berjudul “Development Cooperation in the New Normal” pada Kamis (4/6). Acara diskusi rutin yang diadakan Knowledge Sector Initiative ini disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Asumsi. Acara ini dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, dengan moderator Nina Sardjunani dari Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun pembicara diskusi ini adalah Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon, Duta Besar Korea Selatan Kim Chang Beom, Duta Besar Jerman Peter Schoof, Kuasa Usaha Kedutaan Australia Allaster Cox, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, dan Country Director Indonesia Resident Mission-Asian Development Bank (ADB) Winfried F Wicklein.

Dalam pembukaannya, Suharo Monoarfa mengatakan krisis akibat pandemi Covid-19 merupakan tantangan global yang harus ditangani bersama. Tidak ada negara yang benar-benar ahli, sehingga setiap negara harus belajar satu sama lain dan bekerja sama. Indonesia pun terus belajar ke negara-negara yang telah berhasil guna merumuskan kebijakan yang sesuai. “Normal baru juga merupakan peluang untuk meninjau kembali model kerja sama konvensional kita, yang sebelumnya hanya antara mitra pembangunan dengan negara penerima bantuan menjadi sebuah kemitraan yang multipihak,” ucapnya.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah dan kebijakan adaptif guna mengontrol penyebaran pandemi Covid-19, sekaligus menanggulangi dampak negatifnya bagi perekonomian. Kebijakan tersebut terdiri dari empat tahap yakni peningkatan fasilitas kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan dan pelaku ekonomi, pelonggaran kebijakan finansial, serta program pemulihan pandemi. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya transisi menuju normal baru. Tiga tahap pertama ditargetkan selesai pada 2020, dan tahap keempat akan dilakukan pada 2021. “Indonesia tidak bisa memasuki normal baru sendirian. Kita membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat untuk merancang strategi kerja sama pembangunan baru di era normal baru,” terangnya.

Dubes Korea Selatan, Kim Chang Beom menilai pandemi Covid-19 menghadirkan peluang untuk mengubah secara radikal kerja sama di level global. Dunia telah menjadi saling terhubung dan interdependen sehingga suatu krisis tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh suatu negara. Untuk itu, kerja sama internasional yang lintas batas dan holistik menjadi diperlukan. Dalam konteks itu, pandemi Covid-19 telah menjadi katalis baru untuk mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, Indonesia merupakan mitra prioritas. Korea Selatan telah memberikan dukungan tanggap darurat dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19. “Menolongmu adalah menolongku,” ujarnya.

Dubes Jerman Peter Schoof menerangkan bahwa pendekatan kerja sama pembangunan Jerman baik sebelum maupun setelah ada pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan tiga prinsip, yakni adaptif, perlindungan pada keberlanjutan kebijakan, dan penataan ulang fokus kebijakan. Panduan itu berguna untuk merespons setiap perkembangan yang terjadi, terlebih ketika penyebaran pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhir. Untuk itu, kerja sama pembangunan perlu difokuskan kembali dengan prioritas pada kesiapan sektor kesehatan, logistik dan menjamin rantai pasokan obat secara global. Dalam konteks kerjasama dengan Indonesia, Jerman telah memberikan dukungan antara lain melalui paket ekonomi regional yang dikeluarkan ADB serta menambah kontribusi ke WHO guna menjamin distribusi vaksin maupun kebutuhan medis dan laboratorium yang rata dan adil khususnya di kawasan selatan.

Merespon dampak pandemi Covid-19, Kuasa Usaha Kedutaan Australia Allaster Cox menyebut tiga hal yang menjadi prioritas kerja sama pembangunan Australia ke depan. Ketiganya adalah keamanan kesehatan, stabilitas ekonomi dan sistem perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi. Ketiga prioritas itu mendasari program pendanaan baru Australia untuk jangka tiga tahun ke depan. Realokasi anggaran telah dilakukan dengan fokus pada tiga hal tersebut. “Ini adalah proses peralihan yang fundamental terkait dengan apa yang akan kami lakukan, dan kami perlu fokus ke sektor-sektor kunci,” katanya.

Di Indonesia, selain sudah merealokasi pendanaan untuk difokuskan ke dampak pandemi Covid-19, Allaster Cox juga menekankan pentingnya koordinasi dan pemanfaatan data. Negara yang memiliki data akurat akan bisa keluar lebih cepat dari krisis, sehingga normal baru akan sangat berkaitan dengan pengelolaan dan diseminasi data.

Menurut Satu Kahkonen dari World Bank (WB), dalam beberapa bulan terakhir pihaknya telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 bagi negara-negara yang membutuhkan. Indonesia pun telah mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Untuk Indonesia, sebagai bentuk respons jangka pendek, WB menyiapkan dana sekitar satu juta dollar Amerika Serikat untuk membiayai kesiapkan sektor kesehatan, perluasan perlindungan sosial, dan mendukung pemerintah dalam menyiapkan kebijakan fiskal dan ekonomi. Seiring perkembangan krisis akibat dampak pandemi Covid-19, WB akan terus menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan. “Kami akan tetap mendukung Indonesia dalam melewati masa krisis baik berupa dukungan finansial maupun teknis,” katanya.

Sedangkan Winfried F Wicklein dari Asian Development Bank (ADB) menyebut bahwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah merasakan kemajuan luar biasa sehingga angka kemiskinan bisa turun di bawah 10 persen. Namun, krisis saat ini telah menambah angka pengangguran sehingga akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh karena itu, ADB mendukung Indonesia guna mengatasi dampak krisis dengan mengubah prioritas, antara lain melalui dukungan penyediaan peralatan kesehatan darurat, serta kerja sama dengan kementerian keuangan dan mitra-mitra penting pembangunan lainnya.

Mengakhiri diskusi, Leonard Tampubolon dari Kementerian PPN/Bappenas menggarisbawahi pernyataan para narasumber diskusi bahwa krisis akibat pandemi Covid-19 dan hadirnya kondisi normal baru telah membuka peluang untuk membangun sistem kerja sama pembangunan yang lebih baik dan lebih kuat. “Melihat diskusi hari ini, saya percaya bahwa kita bisa menemukan jawaban bukan hanya untuk normal yang baru, tetapi normal yang lebih baik bagi kerja sama pembangunan kita bersama,” ungkapnya.

Sesi KSIxChange daring kali ini menarik minat banyak peserta dengan total 2087 pendaftar melalui Zoom. Diskusi yang berlangsung daring melalui aplikasi Zoom ini diikuti 1.328 peserta dari Indonesia dan sejumlah negara lain. Antusiasme mengikuti diskusi bisa dilihat dari adanya 54 pertanyaan dari peserta diskusi. Selama sesi siaran langsung di Youtube, total jumlah penonton mencapai 2.500 dengan 228 komentar.

Diskusi daring KSIxChange #23 merupakan kolaborasi antara Knowledge Sector Initiative dan Bappenas yang mempertemukan Pemerintah Indoensia dan para mitra pembangunan internasional. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk berdiskusi mengenai eksplorasi potensi dan komitmen kerja sama antara mitra pembangunan untuk dapat terus mendukung pemerintah Indonesia di era normal baru. Bappenas berencana menggelar beberapa diskusi serupa dengan para mitra pembangunan lainnya untuk terus menggali potensi dan komitmen kerjasama yang semakin adaptive terhadap situasi pandemi saat ini.