Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indonesia Development Forum 2019 pada Selasa, 29 Januari 2019. Konferensi internasional yang akan digelar 22-23 Juli 2019 ini merupakan kali ketiga yang diadakan oleh Bappenas dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI).
“IDF tahun ini akan fokus pada strategi-strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki terhadap akses pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi lainnya,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat meluncurkan IDF 2019 dengan tajuk “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.”
IDF 2019 terbagi menjadi delapan topik yakni: Mempercepat Transformasi Struktural; Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Pekerjaan Masa Depan; Menciptakan Pelung Kerja Inklusif; Memperbaiki Iklim Investasi untuk Penciptaan Lapangan Kerja; Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang Berdaya Saing Global; Membina Para Pelaku Usaha Sosial; Mengembangkan Talenta dan Pasar Lokal; dan Meningkatkan Kualitas Modal Manusia.
Menteri Bambang mengatakan isu tenaga kerja diambil karena masih berkaitan dengan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, ujarnya, Indonesia menghadapi bonus demografi dan era teknologi digital yang mendisrupsi industri sehingga peningkatan kapasitas tenaga kerja perlu diperhatikan.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan mengatakan Indonesia perlu memikirkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pasar tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan kapasitas tenaga kerja. Karena itulah, Gary sepakat dengan tema yang diambil di IDF 2019 untuk mendorong kebijakan-kebijakan berdasarkan bukti.
“Australia sangat senang dapat mendukung upaya Indonesia memperkenalkan reformasi bagi fleksibilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan daya saing Indonesia serta mengimbangi pola kerja global yang dinamis,” tutur Gary.
Di negaranya sendiri, ujar Gary, tantangan mengenai tenaga kerja belum sepenuhnya terjawab. Karena itulah, pihaknya berusaha mengeksplorasi solusi dari negara-negara lain yang mengalami tantangan yang sama, termasuk Indonesia.
Dukungan KSI terhadap pembangunan inklusif di Indonesia berbentuk dorongan penggunaan data penelitian dan bukti untuk menyusun kebijakan yang tepat. KSI bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat sektor pengetahuan dalam menyediakan bukti dan data berkualitas.
Ada tiga cara yang dilakukan KSI untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Pertama, mengkomunikasikan penelitian kebijakan yang berkualitas lebih baik dan lebih efektif. Kedua, mendorong alokasi anggaran yang lebih besar dan lebih baik untuk mendukung penelitian kebijakan. Terakhir yakni mendukung manajemen, ketersediaan, dan aksesibilitas data dan informasi yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan.
IDF tahun 2019 akan memberi perhatian lebih pada riset, praktik cerdas, dan pelajaran dari pengalaman pembangunan di tingkat akar rumput hingga nasional maupun internasional.
Menteri Bambang berterima kasih kepada Pemerintah Australia dan KSI atas dukungan dalam menyelenggarakan IDF tiga tahun berturut-turut. “Kami berharap IDF menghasilkan rekomendasi praktis yang membantu proses perencanaan nasional, termasuk perancangan peta jalan ketenagakerjaan,” kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro.
