Advokasi IRE untuk Perancangan Kebijakan dan Anggaran Desa yang Lebih Efektif

Institute for Research and Empowerment (IRE) merupakan entitas akademisi kampus dan para aktivis sosial yang memulai kegiatannya dalam bentuk diskusi, kajian kritis, serta pengembagan pemikiran alternatif. menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri. Visi ini diwujudkan IRE melalui pengembangan pengetahuan dengan penelitian, pengembangan kapasitas, dan publikasi untuk mendorong negara melakukan reformasi kebijakan yang pro-miskin dan responsif gender.

Advokasi IRE untuk Perancangan Kebijakan dan Anggaran Desa yang Lebih Efektif

Institute for Research and Empowerment (IRE) merupakan entitas akademisi kampus dan para aktivis sosial yang memulai kegiatannya dalam bentuk diskusi, kajian kritis, serta pengembagan pemikiran alternatif. Dirintis pada 1994, lembaga ini memiliki visi untuk menjadi organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan untuk mempengaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri. Visi ini diwujudkan IRE melalui pengembangan pengetahuan dengan penelitian, pengembangan kapasitas, dan publikasi untuk mendorong negara melakukan reformasi kebijakan yang pro-miskin dan responsif gender.

Pada tahun 2019-2020, IRE telah berhasil mempengaruhi RPJMN 2020-2024 terkait isu kemiskinan, desa dan kawasan perdesaan. Kini, selain tetap mengusung sinkronisasi RPJMN dan RPJMD, IRE tengah mengadvokasi tata kelola desa dan anggaran untuk merespon dampak pandemi Covid-19. Melalui Riset Konstruksi Pemerintahan Desa dan Warga Desa terhadap Dampak Pandemi Covid-19 yang dilakukan di Desa Sendangagung, Kabupaten Sleman dan Desa Karangrejo, Kabupaten Magelang, IRE memengaruhi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021. Temuan riset ini menjadi dasar bagi advokasi yang lebih tinggi baik dalam proses perancangan kebijakan dan anggaran agar proses pembangunan di desa lebih efektif. 

Riset Konstruksi Desa

Riset mengenai konstruksi pemerintah desa dan warga desa terhadap dampak pandemi Covid-19 dilakukan IRE untuk mengetahui ketahanan dan bentuk adaptasi pemerintah desa dan warga desa dalam menghadapi situsi krisis pandemi Covid-19. Berdasarkan pada stocktaking study yang dilakukan, IRE menemukan bahwa kajian mengenai desa di masa pandemi lebih banyak berkaitan dengan peran desa dalam menjaga ketersediaan atau ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan studi yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa dan masyarakat desa memandang dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Riset ini kemudian dilakukan di dua desa yang dipilih berdasarkan keragaman basis penghidupannya. Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman mewakili desa yang memiliki basis penghidupan utama di sektor primer (pertanian), sementara Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dipilih karena memiliki basis penghidupan sektor primer (pertanian) dan sektor jasa (pariwisata).

Hasil penelitian di Desa Sendangagung telah menemukan bahwa desa tidak luput dari cengkraman dampak akibat pandemi Covid-19. Hampir seluruh sektor di Desa Sendangagung: perdagangan, industri rumah tangga, pariwisata, pertanian, dan pendidikan sangat terdampak pandemi. Meskipun begitu, masyarakat menyikapi dampak tersebut dengan berbagai kapasitas. Desa Sendangagung menunjukkan bahwa kapasitas menumbuhkan resiliensi sosial masyarakatnya masih berfokus pada kapasitas coping dan adapting, yang fokus utamanya belum terlalu melihat ke depan. Dampak pandemi masih ditanggulangi sendiri-sendiri, Pemerintah Desa terlalu disibukkan dengan urusan birokratis dalam mengurus Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa (DD), sehingga belum terlalu mengeksekusikan kewenangan desa dan menjembatani kebutuhan masyarakatnya secara utuh.

Sementara itu, hasil penelitian di Desa Karangrejo menunjukkan bahwa para pekerja dan pelaku wisata mengalami kadar dampak yang sangat besar akibat pandemi sedangkan para petani dan buruh tani tidak terlalu merasakan dampaknya secara besar, kecuali bagi para petani cabai yang terkena penurunan harga jualnya secara drastis. Dalam hal adaptasi terhadap dampak pandemi Covid-19 ini, pemerintah desa dan warganya cenderung sangat tergantung pada bantuan dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Hal demikian menggerus modal sosial masyarakat untuk saling bergotong-royong dalam menghadapi bencana.

IRE melihat potensi yang muncul di tengah pandemi dan dipandang dapat meningkatkan resiliensi bila diintervensi dalam tataran kebijakan dan kelembagaan. Pertama, dari solidaritas dan inisiatif yang ditumbuhkan para perempuan desa untuk bertahan secara ekonomi. Kedua, keberadaan usaha pangan yang dianggap relatif stabil di tengah pandemi, termasuk di antaranya industri pangan olahan dan produksi rempah-rempah sebagai obat-obatan tradisional. IRE juga merekomendasikan fasilitasi dan pendampingan   Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) untuk melahirkan program-program yang inklusif dalam memberdayakan masyarakat, terutama di bidang wisata.

Dari riset ini dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021 dimana Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pangan yang terintegrasi dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di Desa Sendangagung dan Karangrejo. Potensi pangan yang bisa dikembangkan adalah rempah-rempah dan pangan olahan. BUMDes juga turut berperan dalam menyediakan lapak bagi ibuā€ibu UMKM dan KWT untuk terintegrasi dengan usaha BUMDes lain yang juga bergerak di bidang makanan. Secara kelembagaan IRE, bersama ahli, turut merancang peta jalan pemasaran bagi UMKM dan usaha KWT. 

Advokasi Isu Strategis

Selain aktif dengan riset-riset di tingkat desa, IRE juga menjamah isu-isu kebijakan yang bersifat teknokratis. IRE mencoba menautkan antara perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Desa dengan mengambil momentum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. IRE memanfaatkan momentum tersebut karena bersamaan dengan penyelenggaraan Pilkada, daerah-daerah harus menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga riset IRE menjadi relevan dan dapat dilirik oleh kabupaten atau kota. Dalam rangka menyambungkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJM Daerah, IRE akan melakukan riset di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman. Dengan kondisi pandemi, IRE mencoba menjangkau daerah yang dekat dengan DIY terlebih dahulu karena masih kesulitan untuk mengakses daerah lain. 

IRE menganalisis benang merah yang bisa disambungkan sesuai dengan konteks masing-masing di setiap daerah dalam rangka menautkan RPJMN dengan RPJM Daerah. Benang merah tersebut adalah momentum penyusunan Dokumen Teknoratik RPJMD; kebutuhan membangun sinergi perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa; kebutuhan untuk mendorong isu desa dan kawasan perdesaan menjadi isu strategis daerah; penguatan atas rekognisi dan subsidaritas dalam pengaturan desa; penguatan peran pembinaan dan pengawasan dalam RPJMD; dan kebutuhan untuk mendorong RPJMD dan RPJM Desa agar mampu mengatasi dampak pandemi Covid 19 di Desa. 

Dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI)

Adaptasi IRE terhadap advokasi isu strategis seperti RPJMN/RPJMD  penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. KSI mendukung adaptasi ini karena sangat relevan dengan kapasitas dan misi visi lembaga seperti IRE. KSI berkontribusi pada adaptasi ini dengan memberikan pendanaan yang memungkinkan IRE untuk melanjutkan penelitian, advokasi kebijakan dan pengembangan keberlanjutan lembaga. Keterlibatan KSI juga membangun kesadaran IRE untuk mengadvokasi kebijakan secara lebih sistematis melalui proses pengembangan logika program, policy tracking, dukungan evaluasi dan monitoring, serta peran critical friend

  • Share: