Penyusunan kebijakan untuk menangani pandemi secara efektif membutuhkan dukungan data yang memadai. Untuk itu, ekosistem data dengan sumber data yang kaya perlu dibangun sehingga bisa dimaksimalkan pengelolaannya guna menyusun kebijakan berbasis bukti.
Demikian salah satu kesimpulan acara diskusi daring KSIxChange#27 yang diadakan Knowledge Sector Initiative pada Kamis (27/8). Diskusi yang mengambil tema “Pengambilan Keputusan Berbasis Data dalam Penanggulangan COVID-19” tersebut dibuka oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox. Narasumber diskusi ini antara lain Head of Pulse Lab Jakarta Petrarca Karetji, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi, Acting Chief Scientist Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Cecile Paris, Direktur Eksekutif Center for Strategic & International Studies (CSIS) Philips J Vermonte, serta Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti. Jana Hertz selaku Team Leader Knowledge Sector Initiative menjadi moderator dalam diskusi yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube Asumsi.co ini.
Petrarca Karetji mengatakan, di masa pandemi, inovasi sumber data dan ekosistem data menjadi sangat penting. Ini karena skala dampak pandemi sangat berbeda dari bencana lainnya. Seluruh dunia mendorong inisiatif-inisiatif berbasis data. Terkait dengan ekosistem data COVID-19 di Indonesia, Pulse Lab Jakarta melihat bahwa peningkatan insfrastruktur data yang mendasari ekosistem data sangatlah dibutuhkan. Ekosistem data yang kaya dan terintegrasi akan dapat membantu penyusunan keputusan yang lebih responsif. Ekosistem data yang kaya itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dikembangkan.
Perkembangan kasus COVID-19 telah dilaporkan secara terbuka oleh pemerintah di berbagai kabupaten dan provinsi, meski belum menyeluruh. Dari Mei 2020 hingga saat ini, baru 20 dari 34 provinsi yang punya kanal khusus untuk melaporkan perkembangan kasus. Selain itu, hanya 290 dari 523 kabupaten yang konten websitenya rutin diperbaharui.
Menurut Petra, untuk bisa menghasilkan keputusan yang didukung data, dibutuhkan pengembangan ekosistem data. Standar data menjadi penting. COVID-19 menjadi momentum untuk meningkatkan ekosistem data di Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan data konvensional dan non konvensional, serta koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. “Kalau ekosistem datanya kuat, akan bisa dihasilkan proses analitika data yang jauh lebih memadai untuk mendukung keputusan pemerintah di daerah. Data driven decision making akan lancar kalau ekosistem datanya baik,” tambahnya.
Pungky Sumadi menjelaskan, sejak akhir 2019 Bappenas bertugas mengawal serta membangun ekosistem satu data. Untuk data kemiskinan, misalnya, tujuannya adalah menyatukan data yang terpisah-pisah supaya bisa dipakai dan dipercaya berbagai pihak. Dalam penanganan COVID-19 saat ini, ada sejumlah program perlindungan sosial yang diluncurkan pemerintah dengan menyasar pada kelompok miskin. Sejak 2015, data kemiskinan tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial. Namun, ada masalah dalam pemuthakiran data. Dari sekitar 514 Kabupaten, hanya sekitar 10 persen yang telah memperbaiki datanya. Akibatnya, tingkat akurasi data kemiskinan hanya 45 persen. Dengan tingkat akurasi tersebut, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi menjadi bermasalah. “Data ini tidak cukup akurat untuk kita pakai, padahal data kemiskinan ini mencakup 40 persen masyarakat berpenghasilan terbawah. Kita juga mulai kasih bantuan bagi pekerja yang terkena PHK. Mereka bukan dari kalangan 40 persen itu, tetapi terkena dampak. Makanya kita butuh basis data untuk itu,” terangnya.
Cecile Paris menyebut akan memaksimalkan empat aspek dalam penggunaan big data untuk menangani dampak COVID-19 di Indonesia, yakni analisis media sosial, pemodelan pergerakan populasi, pemodelan berbasis agen, serta pemetaan kapasitas untuk beradaptasi dalam menghadapi krisis. Untuk analisis media sosial, orang akan membagikan apapun secara spontan di medsos, termasuk ketika sakit, bersin, dan sebagainya. Kata-kata tertentu yang dibagikan di aplikasi Twitter itu bisa menjadi cara untuk mengidentfikasi COVID-19. Hal serupa juga pernah dilakukan untuk melacak kasus flu. “Jika ada kata-kata tertentu disebutkan lebih sering dari biasanya, maka ada sesuatu yang tidak normal, itu menjadi sinyal awal dari sesuatu sehingga bisa digunakan untuk memprediksi di mana lokasi hot spot-nya dan sebagainya,” terangnya.
Komitmen politik
Philips Vermonte mengatakan, ketersediaan data dan kebijakan berbasis data sangat tergantung pada komitmen politik dari pembuat kebijakan. Bahkan ketika data sudah menjelaskan secara terang benderang, ada banyak hal yang bisa menghambat mulai dari pertimbangan elektoral, ego sektoral, birokrasi yang menyulitkan dan sebagainya. “Yang kami lakukan di CSIS adalah advokasi politik terhadap para pengambil keputusan, karena percuma punya data segudang tapi pemimpin tidak punya interest terhadap data,” katanya.
Menurut dia, saat ini media sosial menyediakan kesempatan untuk melakukan tekanan kepada pengambil keputusan. Meskipun demikian, media tradisional baik itu cetak maupun elektronik tetap penting sekaligus berperan sebagai clearing house informasi. “Kita harap seluruh aktor menjalankan peran check and balance. Data itu satu hal, kadang-kadang data juga misleading, tergantung integritas lembaga pen-generate datanya,” katanya.
Tri Nuke menuturkan, LIPI terlibat dalam panel sosial yang berisi para pihak yang berkepentingan untuk berkolaborasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Di awal pandemi, data awal sangatlah minim. Para peneliti pun berupaya memproduksi pengetahuan dalam situasi yang terbatas dengan mengundang para pembuat kebijakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan serta mengadakan sejumlah survei secara daring maupun via telepon. “Data alternatif dari big data itu bisa menjadi data dasar, tapi masih harus dibersihkan dan dilihat kembali apakah valid dan ilmiah sebagai data untuk masukan kebijakan, kalau tidak itu berbahaya sekali,” ujarnya.
Dari proses itu, ia melihat bahwa SDM peneliti saat ini belum sepenuhnya menguasai kemampuan menambang data dari big data. Untuk itu, kapasitas peneliti perlu ditingkatkan baik dalam menggali maupun mengolah data konvensional dan data alternatif. “Ilmu sosial membutuhkan keduanya. Dari sini bisa menjawab bagaimana semua pihak bisa memanfaatkan data, karena data itu tersebar. Terlepas dari akurasinya, yang pertama adalah bagaimana bisa memanfaatkan data itu secara baik,” tambahnya.
Menutup sesi diskusi interaktif ini, Allaster Cox selaku Charge D’Affaires Kedutaan Australia di Jakarta, kembali menekankan pentingnya ekosistem data yang inovatif dan terintegrasi yang tidak hanya dalam konteks penanganan COVID-19 tetapi juga untuk menghadapi tantangan kelangkaan sumber daya yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat. “Untuk mengambil keputusan dalam 30 tahun yang akan datang, tanpa data kita akan menghadapi kesulitan yang makin besar”, ungkapnya.
KSIxChange adalah diskusi interaktif yang diinisiasi Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dengan pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia. KSIxChange yang digelar minimal sekali dalam sebulan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui peningkatan diskursus publik yang berdasarkan penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan. Gelaran diskusi KSIxChange#27 mempertemukan pemangku kebijakan, mitra pembangunan dan Lembaga penelitian kebijakan yang terdiri dari Bappenas, Kedutaan Besar Australia,Pulse Lab Jakarta, CSIS, CSIRO, dan LIPI untuk membahas betapa vitalnya data yang kaya dan informasi saintifik dalam situasi pandemic untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti. Tanpa data dan informasi yang baik, akan sulit bagi kita untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini.
