Pandemi Covid-19 membawa dinamika pengetahuan baru yang berkembang sangat cepat. Tidak hanya berdampak bagi sektor kesehatan, virus ini membawa implikasi mendalam pada beragam sektor lainnya dan dengan unsur kebaruan yang dibawa Covid-19, para pembuat kebijakan membutuhkan strategi intervensi baru untuk menangani pandemi secara tepat.
Dalam mendukung upaya penanganan pandemi, Knowledge Sector Initiative (KSI) mendorong para mitra untuk berperan sebagai fondasi intelektual dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan publik. Sejumlah mitra KSI di Indonesia dan internasional yang terdiri dari lembaga penelitian kebijakan, asosiasi analisis kebijakan, institusi pendidikan, dan media secara produktif menghasilkan pengetahuan yang relevan serta saling berkolaborasi termasuk dengan pembuat kebijakan.
KSI menghimpun pengetahuan yang diproduksi oleh mitra KSI untuk merespons Covid-19 dalam Pusat Informasi Covid-19. Hingga awal September, 300 lebih produk pengetahuan dari 28 mitra dan kontributor di berbagai sektor, diantaranya sektor politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, serta keagamaan. Pengetahuan tersebut diproduksi dalam berbagai jenis, salah satu yang terbanyak ialah analisa kebijakan.
Beberapa lembaga riset kebijakan (PRI) melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU Research Institute mengembangkan serangkaian rekomendasi dan respons kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Dalam tema yang senada, Institute for Research and Empowerment (IRE) merilis seri infografis dan tulisan yang berfokus pada dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 di perdesaan.
Sementara itu di sektor transparansi anggaran, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) mengeluarkan serangkaian rilis dan rekomendasi terkait penggunaan anggaran negara dalam menangani virus corona. SEKNAS FITRA juga mengembangkan platform pemantauan tata kelola, kebijakan dan anggaran penanganan corona. Di dalamnya terdapat portal berita, analisis, dan data anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia.
Lebih lanjut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menerbitkan serangkaian siaran pers yang memuat catatan dan rekomendasi penanganan Covid-19 dari sisi tata kelola hukum. PSHK telah menyoroti tumpang tindih tata kelola penanganan Covid-19 yang menyebabkan keterlambatan antisipasi serta penanganan oleh pemerintah. Catatan ini disertai dengan rekomendasi langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki penanganan wabah. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang berfokus pada dampak hukum dan kebijakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah menyusun serangkaian rilis terkait masalah perlindungan data pribadi selama situasi Covid-19.
Pendekatan multi-sektor dalam menyuplai pengetahuan dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang telah menerbitkan lebih dari seratus analisa kebijakan terkait Covid-19. Analisa kebijakan ini memuat rekomendasi untuk berbagai sektor diantaranya kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan birokrasi. CSIS juga memiliki Disaster Management Research Unit yang berfokus pada berbagi pengetahuan untuk memperkuat manajemen bencana di Indonesia. Sementara itu, dalam rangka memastikan setiap kebijakan penanganan Covid-19 bersifat inklusif, Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) telah menyusun Rekomendasi Penyandang Disabilitas dalam Respon Covid-19 dan mengembangkan tutorial bagi penyandang disabilitas untuk memahami dan mengatasi situasi Covid-19.
Masih banyak mitra KSI dan PRI yang produktif menghasilkan pengetahuan merespons Covid-19. Diantaranya adalah Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), AKATIGA, Article 33, Yayasan BaKTI, Cakra Wikara Indonesia (CWI), Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gajah Mada (PKMK UGM), Pusat Penelitian HIV/AIDS (PPH) Atmajaya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Sajogyo Institute, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), SurveyMETER, Universitas Indonesia Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI CSGAR), dan Company-Community Partnerships for Health in Indonesia (CCPHI).
Produksi pengetahuan ini dibarengi dengan diseminasi melalui berbagai platform dan kolaborasi, salah satunya melalui KSIxChange. KSI menghadirkan KSIxChange untuk memberikan platform bagi mitra KSI menyampaikan pembaruan, praktik, temuan, dan pembelajaran seputar pembuatan kebijakan berdasarkan bukti di Indonesia. Diskusi yang diselenggarakan secara daring selama pandemi ini mengundang pemerintah terkait dan mitra pembangunan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Selama pandemi, KSIxChange telah diselenggarakan sejumlah sembilan kali dan disimak oleh ratusan bahkan ribuan peserta setiap sesinya.
Peluang kolaborasi lembaga penelitian kebijakan dengan pemerintah melalui mekanisme konsorsium juga dijajaki. KSI memfasilitasi potensi kolaborasi antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan mitra-mitra KSI termasuk jaringan mitra Perguruan Tinggi yang memiliki ketertarikan dan kapasitas dalam kajian membangun sistem kesehatan masyarakat. Salah satu PRI, PKMK UGM terlibat dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang dibentuk oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Konsorsium ini dibentuk dalam rangka menghasilkan inovasi yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam menangani Covid-19 dalam bentuk produk dan hasil penelitian. Salah satu penelitian yang dikembangkan PKMK UGM adalah mengenai kesiapan sistem kesehatan daerah menghadapi lonjakan jumlah pasien Covid-19.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pelatihan, penelitian, dan konsultasi, PKMK UGM mengembangkan Forum Manajemen Covid-19 berbasis website untuk memfasilitasi diseminasi inovasi. Website tersebut dikembangkan untuk menguatkan sistem kesehatan dalam menghadapi Covid-19 mulai dari pelayanan primer hingga rumah sakit dengan melibatkan lintas sektoral. Dalam konsorsium ini, KSI mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun sistem manajemen pengetahuan dan repositori dalam riset-riset Covid-19, termasuk menghubungkan dengan mitra KSI dan pengambil kebijakan yang lebih luas, seperti Bappenas, Gugus Tugas Covid-19, atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kini, PKMK UGM tengah melakukan pengembangan Forum Manajemen Covid-19 dengan pendekatan teori manajemen pengetahuan bersama (LIPI) yang memiliki sistem repository dan depository untuk menyimpan semua produk penelitian.
Interaksi dan kolaborasi antara mitra KSI sebagai penghasil pengetahuan dengan pemangku kepentingan akan mendukung proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Tri Nuke Pudjiastuti dalam diskusi KSIxChange #24 mengatakan, “setiap institusi harus saling berkomunikasi satu sama lain sejak riset dimulai untuk meminimalisir kesahalah kebijakan”. Nuke menekankan pentingnya kolaborasi dan meminta ilmuwan di bidang sosial untuk tidak menunggu tetapi aktif bergerak dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menghasilkan solusi perubahan masyarakat yang lebih baik.
Untuk itu, melalui platform KSI4RDI (KSI for Research, Development and Innovation) KSI mempertemukan para mitra dengan pembuat kebijakan. Diselenggarakan dua kali dalam sebulan, sejumlah mitra KSI telah bertemu dengan pembuat kebijakan melalui KSI4RDI dalam topik pendanaan riset inovasi diaspora Indonesia, pengayaan ide riset inovasi dengan aspek sosial-ekologis terintegrasi, pembangunan sistem kesehatan nasional, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan agama sebagai respon dampak Covid-19.
Lebih lanjut, KSI bekerja sama dengan Think Policy Society untuk mengembangkan sintesis pengetahuan yang terhimpun dalam Pusat Informasi Covid-19 untuk dipresentasikan kepada Gugus Tugas Covid-19 Bappenas, Konsorsium Covid-19, serta kementerian lainnya.
Berbagai upaya untuk menghasilkan pengetahuan, diseminasi, hingga kolaborasi dengan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. KSI mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 berbasis bukti dengan menjadi katalis antara penghasil pengetahuan dengan pembuat kebijakan. Para mitra KSI juga didorong untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dibarengi dengan penguatan kapasitas lembaga sehingga mampu memproduksi penelitian berkualitas dan memiliki manajemen yang mumpuni.
