Better Policies Better Lives TM
Peningkatan kualitas kebijakan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih terarah dan terencana. Terkait hal ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Yayasan BaKTI menggelar “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)” di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 7-8 Agustus lalu.
Berita Terkini04-09-2018

Sosialisasi dan Bimtek IKK di Makassar

MAKASSAR – Peningkatan kualitas kebijakan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam upaya menciptakan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih terarah dan terencana. Terkait hal ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Yayasan BaKTI menggelar “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)” di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 7-8 Agustus lalu.

Kegiatan sosialisasi dan bimtek IKK ini merupakan kelanjutan dari peluncuran IKK yang dilaksanakan pada 7 Juni 2018. KSI membantu dan mendukung LAN dalam penyusunan dan survei nasional IKK.  

Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek IKK ini diikuti 30 pejabat dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Daerah III Provinsi Sulsel ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (Pusaka) LAN, Jakarta dan Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) LAN, Makassar.

IKK adalah sebuah instrumen penilaian kebijakan yang bersifat daring (online), berlaku secara nasional, dan dapat digunakan dengan mudah oleh kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah instrumen baku, berbagai indikator di dalam IKK dapat digunakan untuk membuat profil kualitas kebijakan masing-masing lembaga atau pemerintahan di berbagai jenjang.

Dalam perkembangannya IKK telah diadopsi menjadi salah satu indikator pencapaian Gerakan Indonesia Melayani, khususnya program deregulasi kebijakan, yang merupakan salah satu dari lima bagian besar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.

“Kualitas dan kebijakan adalah dua kata kunci yang perlu ditekankan dalam IKK. Jika sebuah kebijakan dikeluarkan, namun tidak ada manfaat yang diberikan, maka itu artinya kebijakan itu tidak berkualitas dan berdampak nyata,” tutur Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Tautoto Tanna Ranggina dalam pidato penutupannya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, para peserta terlihat antusias mendengarkan informasi yang disampaikan para narasumber. Mereka juga aktif mengikuti simulasi pengisian portal pemerintah daerah berbasis web IKK. Kegiatan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di Sulsel seperti Badan Perencanaan Daerah, Bidang Hukum, Litbang, dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan.

Salah seorang peserta dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulsel, menyambut baik pemanfaatan IKK sebagai instrumen mengukur kualitas kebijakan pemerintah, khususnya di daerah. IKK terasa sangat bermanfaat bagi mereka mengingat selama ini belum ada alat ukur lainnya yang bisa digunakan untuk memenuhi tujuan itu,  

Lewat sosialisasi selama dua hari di Makassar itu diharapkan terbangun kesepahaman dan peningkatan kemampuan administrator IKK, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kebijakan yang lebih berkualitas. Penerapan IKK memerlukan bukti-bukti dari berbagai tahapan kebijakan, sehingga diharapkan akan berkontribusi pada perbaikan kualitas kebijakan publik yang berbasis bukti di Indonesia.

Topik :
Berita Terkini Lainnya

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan…

Forum Riset & Bisnis, pertemuan yang bertujuan…

Artikel ini ditulis untuk The Conversation oleh Knowledge…

Jumlah orang yang hidup dengan demensia di Bali saat…

Memasuki era industri 4.0, pemerintah melakukan transformasi…

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)…